Masukan dari Aktivis Perempuan Masih Diabaikan

  JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Upaya mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi perhatian Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Pernyataan ini disampaikanAnggota DPR Hetifah Sjaifudian dalam diskusi dengan tema "Implikasi UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Pileg 2019" yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (25/9/2017). Mengawali diskusi, Hetifah yang merupakan salah satu anggota Pansus RUU Pemilu menyampaikan pengalamannya sebagai pembuat kebijakan. Ia merasakan sulitnya membuat pengaturan yang mendukung keterwakilan perempuan. Terhadap ketentuan pengaturan perempuan dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Hetifah menilai tidak banyak perubahan. "Berbagai masukan dari para aktivis perempuan masih diabaikan," kata Politisi perempuan dari partai Golkar, Hetifah Sjaifudian. Terkait dengan pencalegan, Hetifah mengemukakan bahwa penentuan nomor urut bagi caleg perempuan sangat penting. Menurutnya, nomor urut satu dan dua turut mendorong keterpilihan caleg. "Nomor urut pertama bagi perempuan sangat penting bagi keterpilihan," ujarnya. Selain Hetifah, hadir pembicara lainnya Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI. Menurut Dewi salah satu kendala pencalegan perempuan adalah soal pendanaan. Dewi juga berpesan agar caleg perempuan jangan sampai melakukan pelanggaran seperti politik uang. Sementara itu, Ketua Umum KPPI, Dwi Septiawati menjelaskan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan tidak cukup dengan mendorong perempuan maju sebagai caleg, tetapi juga perlu mengawal pemenangan. *) sumber : netralnews