MK Bolehkan Dinasti Politik, Mau Apalagi?

  INDOPOS.CO.ID - Sistem dinasti politik harusnya bisa dihentikan pasca tertangkapnya Bupati Nganjuk, Taufiqurahman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap untuk pembiayaan Pilkada istrinya, yang ingin maju menggantikan dirinya. Namun apa daya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan sistem politik yang kurang elok itu. Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana atau politik dinasti dalam UU Pilkada tahun 2015. Uji materil dilakukan kepada Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait syarat yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana. Majelis hakim konstitusi menilai pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 UUD 1945. MK menyadari, dilegalkannya seseorang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan kepala daerah dapat membuat politik dinasti. Namun, hal itu tidak dapat dijadikan alasan. Lantaran ada UUD yang mengatur supaya tidak terjadi diskriminasi, apabila dipaksakan justru terjadi inkonsistusional. ”Pernah diatur dalam UU Pilkada bahwa dari dinasti dilarang mencalonkan diri, tapi dibatalkan oleh MK. Yam au apalagi?” kata Hetifah Syaifudin, anggota DPR asal pemilihan Kaltim, kepada INDOPOS, Jumat (26/10). Kini, peluang untuk melarang praktik politik turun temurun ini menurut Hetifah, ada di partai politik (parpol) yang mengusung suami atau istri kepala daerah yang tengah menjabat. ”Saya kira untuk mengatasi praktik dinasti politik melalui parpol,” kata Hetifah. Seperti diketahui, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Rabu (25/10) berkaitan dengan suap, diduga untuk mengisi sejumlah posisi atau jabatan antara lain Kepala Sekolah SMP, SMA, Kabag hingga Kadis. Komisioner KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, untuk mengisi sejumlah jabatan tersebut yang bersangkutan harus memberikan uang kepada Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Uang-uang setoran itupun diduga akan dipergunakan untuk modal bagi istri Taufiq, Ita Triwibawati, yang akan maju di Pilbup. Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan, MK memperbolehkan adanya dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah, sehingga praktik politik kurang elok ini tak bisa dicegah lagi. ”Jadi apa yang mau direvisi dari UU Pilkada yang baru disahkan? Karena diperbolehkan oleh MK,” kata Almuzzammil Yusuf kepada INDOPOS. Jika kemudian hari terjadi masalah hukum akibat dari dinasti politik ini, maka diserahkan kepada lembaga penegak hukum untuk penindakannya. ”Kalau memang masalah hukum ya diproses aja secara transparan oleh KPK sesuai dengan perbuatannya," tandasnya. Hal senada juga diucapkan anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi, bahwa dinasti politik tidak dilarang karena ada putusan MK yang membolehkan. ”Awalnya desain UU Pilkada melarang kerabat incumbent mencalonkan pilkada hingga jeda satu periode untuk menghindari dinasti politik. Tapi ketentuan tersebut dibatalkan MK. sehingga tidak bisa diatur lagi di UU pilkada," terangnya. Meski begitu, Wasekjen DPP PPP ini mengaku, kasus Nganjuk ini  memprihatinkan di tengah upaya negeri ini sedang menguatkan demokrasi dan otonomi daerah. ”Dan sebagai solusinya, maka diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat.  Peran KPK melakukan pencegahan juga harus maksimal," tegasnya. Sementara pakar komunikasi politik Emrus Sihombing pun secara tegas menyatakan, perilaku koruptif para pejabat daerah yang berasal dari dinasti harus segera dihentikan. Salahsatu cara yang mendesak adalah memotarium atau menghentikan sementara pencalonan kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2018. ”Meski mental korupsi adalah urusan individu,  tetapi dinasti politik lebih memberi ruang yang luas. Mengingat para keluarganya adalah orang-orang yang juga memiliki pengaruh di daerahnya. Saya pikir perlu dihentikan sementara buat pilkada nanti," ucap Emrus kepada INDOPOS. Emrus menambahkan, meski diatur dalam konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak memiliki dan dipilih, namun realitanya dinasti politik masih menjadi masalah. Bahkan cenderung mematikan munculnya generasi baru di pucuk pimpinan daerah. ”Perdebatan mengenai dinasti politik sebenarnya sudah lama. Selain berpeluang korupsi, hal yang paling mendasar adalah menghalangi majunya calon-calon yang baru yang mungkin lebih berkualitas, namun minim pendanaan untuk bersaing dengan para dinasti," cetus pengajar di Universitas Pelita Harapan ini. Lalu sampai kapan negeri ini siap untuk menjalankan dinasti politik tanpa diikuti praktik korupsi? Direktur eksekutif Emrus Corner ini menjelaskan, jika negeri ini sudah dewasa dalam berpolitik. ”Saya tak anti dinasti politik. Cuma kalau pendidikan demokrasi di negeri sudah bagus ya bisa saja. Toh di Amerika saja kan juga ada dinasti politik, dimana keluarga Bush menguasai Gedung Putih Amerika. Tapi mereka berkualitas, tidak seperti kebanyakan dinasti di negeri ini," terangnya. Ia menerangkan, di negeri ini, dinasti politik terkesan dipaksakan. Dimana istri atau anak-anaknya menjadi politisi dadakan. Bush dan anak-anaknya melakukan proses politik yang profesional dari bawah. Beda dengan di Indonesia yang muncul tiba-tiba. Karena itulah perlu pengkajian mendalam. Dinasti boleh melanjutkan tapi harus terlihat rekam jejaknya. Terutama yang melayani masyarakat dan negarawan atau selesai dengan dirinya sendiri, sehingga tak berpikir ingin korupsi," tandasnya. Lalu, hal lainnya, lanjut Emrus, dirinya meminta pemerintah dan DPR serta partai politik juga harus mengurangi biaya kampanye yang tinggi, sehingga para peserta pilkada ataupun anggota DPR tak berfikir ingin balik modal setelah menjabat. ”Diantaranya kampanye tak perlu mengumpulkan massa. Tapi bisa lewat media sosial. Dan pastinya hilangkan mahar politik saat ingin nyalon sebagai calon dari parpol," pungkasnya. *) sumber : indopos

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum wr. wb Yth. Ibu Hetifah Wakil ketua komisi X DPR RI Saya ingin menyuarakan terkait permasalahan di SMK 12 Samarinda terkait dengan pembangunan sarana & prasana sekolah yang sampai saat ini mandek di tempat sehingga belum bisa secara maksimal untuk sekolah melaksanakan proses praktikum ataupun pembelajaran biasa dikarenakan kondisi saat ini sekolah masih ada sebagian gedung yang menumpang di SMP 28 Samarinda terutama untuk workahop & bangunan laboratorium jurusan. Untuk gedung baru sekolah yang baru sudah terbangun sekitar 40%. Dikarenakan masih adanya permasalahan terkait dokumen kepemilikan tanah yang masih belum jelas sehingga sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan bantuan untuk pembangunan gedung baru di lokasi yang sekarang. Sekiranya ibu berkenan berkunjung ke Sekolah kami untuk melihat situasi & kondisi saat ini di SMK Negeri 12 Samarinda. Semoga ibu membaca aspirasi dari saya sekian 🙏🙏. Terimaksih ibu sudah bersedia menampung aspirasi saya.

  2. Ini anak saya dapat pip tahun 2020...karna baru tahu kalau dapat di tahun 2022(pihak sekolah gk memberi tahu kalo dpt)...sdh diurus ternyata dana udah hangus...apa untuk selanjutnya bisa dapat lagi?

  3. thanks for your information, dont forget to visit airlangga university website https://www.unair.ac.id/2022/07/14/summer-program-wuacd-unair-bahas-strategi-pemberdayaan-perempuan-di-indonesia-dan-filipina/

Lihat semua aspirasi