Pansus RUU Pemilu Belum Bahas Penambahan Kuota Perempuan

  JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang Pemilu menyampaikan untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam politik nasional diperlukan penambahan kuota pencalonan hingga menjadi 50 persen. Seperti halnya di Kosta Rika, kuota perempuan terpenuhi 30 persen setelah ambang batas kuotanya 50 persen. "30 persen dicalonkan itu 18 persen (menang) itu sudah bagus. Kalau di Kosta Rika dia ingin 30 persen jadi baru dicalonkannya 50 persen. Jangan sampai kalau hanya dicalonkan 30 persen," kata anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian dalam acara diskusi bertajuk 'Perempuan di Pilkada 2017 dan Politik Afirmasi UU Pemilu' yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di kantor Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/11/2016). Dia menambahkan, dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas saat ini memang belum ada rencana penambahan kuota pencalonan perempuan. Maka, diperlukan adanya desakan dari sejumlah elemen terutama aktivis perempuan agar kuota perempuan dapat ditambah. "RUU Pemilu kita mau ada desakan dari civil society baik untuk lobi politik maupun masukan, bagaimana gender ini bisa dimasukan," tambah Hetifah. Seperti diketahui, Perludem mencatat tingkat partisipasi kaum hawa dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017 tergolong rendah, yaitu hanya 44 perempuan dari total 614 calon kepala daerah di seluruh Indonesia, menurun sekira 0,30 persen, dari 7,47 persen menjadi 7,17 persen dibandingkan dengan periode 2015 silam. *) sumber : Okezone