Pemerintah Tawarkan 3 Opsi Pendidikan (sindo-online, 8 November 2011)

Khairil menjelaskan, saat ini desentralisasi sudah mencapai taraf euforia di daerah. Karena itu, harus ada proses perubahan secara bertahap agar jangan sampai menimbulkan keributan.Kemendikbud sendiri akhirnya menawarkan tiga opsi di mana opsi pertama ialah desentralisasi dilakukan tidak seragam. Artinya, jika perangkat di suatu daerah sudah dikatakan siap maka desentralisasi pendidikan akan diberikan secara menyeluruh. Akan tetapi jika daerah yang dirasa kadar euforianya sudah berlebihan dan banyak salah penafsiran dalam pelaksanaannya, desentralisasi akan ditangguhkan sementara. Kedua, desentralisasi pendidikan yang saat ini sampai di kabupaten dan kota maka ke depannya hanya dilakukan hingga sampai provinsi.Opsi terakhir, jelasnya, desentralisasi pendidikan dilakukan secara parsial.“Artinya,dari semua tugas pendidikan,mulai menyusun kurikulum, buku, hingga siapkan murid dirinci dan dipetakan. Mana yang bisa menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan pusat,”ungkapnya. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpendapat, desentralisasi pendidikan yang sudah berjalan 10 tahun memang harus ditinjau ulang, karena dampaknya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan. Kajian ulang yang mendasar dan perlu segera diubah ialah tentang kebijakan dan aspek hukum desentralisasi. Dia mencontohkan pada UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah turunannya. “Masing-masing opsi yang dikemukakan tersebut membutuhkan suatu payung hukum yangmenunjang,tidakbisabegitu saja menabrak aturan yang ada,kecualiaturantersebutdirevisi terlebih dahulu,”terang politikus dari Fraksi Partai Golkar ini. Namun, Hetifah juga menyadari sentralisasi pendidikan belum dapat dilakukan sepenuhnya, namun bertahap.“Desentralisasi parsial di dunia pendidikan, saya kira itu yang paling mungkin,”ungkapnya. (neneng zubaidah)

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/442010/