Jakarta - Partai Golkar mendorong sistem pemblokan kursi (block seat) untuk menuhi kuota perempuan di DPR. Sistem itu diharapkan bisa diterapkan pada Pemilu 2024 nanti.
"Keterwakilan perempuan di DPR masih rendah. Karena harus bersaing dengan calon anggota legislatif (Caleg) dari kaum pria yang sangat banyak jumlahnya. Belum lagi ketokohan kaum perempuan yang masih minim. Maka untuk memenuhi kuota 30 persen perempuan di DPR, perlu sistem block seat," kata Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Hetifah Sjaifudian, dalam acara Pendidikan Politik Bagi Kelompok Permpuan di kantor DPD Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/1).
Ia menjelaskan saat ini, dari 550 anggota DPR yang berasal dari seluruh partai politik, jumlah anggota perempuan baru 99 orang. Sisanya diisi oleh kaum pria. Padahal, menurut Undang-undang (UU), kuota perempuan adalah 30 persen atau mencapai 165 orang.
"Kita targetkan pada Pemilu 2019 nanti, bisa mencapai 25 persen. Tetapi mencapai angka itu rasanya berat. Tren yang terjadi selama ini, paling di angka 18 persen. Apalagi pada Pemilu 2019, belum ada sistem block seat," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR ini.
Menurutnya, sistem block seat dilakukan dengan cara memblok kursi di parlemen. Pemblokan disesuaikan dengan aturan UU yaitu kuota 30 persen. Dengan sistem itu maka sudah otomatis 30 persen kursi di DPR menjadi jatah perempuan. Misalnya dari 570 jumlah anggota DPR pada Pemilu 2019, mestinya jumlah perempuan mencapai 171 orang. Jumlah itu tidak boleh diisi kaum pria.
"Mereka dipilih dari partai mana saja. Tetapi diadu dengan sesama perempuan, bukan dengan kaum pria. Siapa suara terbanyak dari masing-masing partai, berhak menjadi anggota DPR," tuturnya.
Dia memberi contoh cara perhitungan kuota perempuan dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) dengan sistem block seat. Misalnya untuk Dapil DKI Jakarta I, jatah kursi DPR adalah tujuh kursi. Dari tujuh kursi tersebut, dua orang merupakan perwakilan perempuan.
"Siapa yang terpilih untuk dua orang itu? Itu diadu antara partai peserta pemilu. Diadu sesama caleg perempuan, bukan dengan caleg pria. Dari semua caleg perempuan di Dapil DKI Jakarta 1, akan dilihat siapa yang meraih suara terbanyak. Mereka yang meraih suara terbanyak, berhak menjadi anggota DPR," jelasnya.
Dengan sistem itu, lanjut Hetifah, kuota perempuan tiap Pemilu selalu terisi karena sudah ada pemblokan kursi. Jika tidak memakai sistem tersebut, keterwakilan perempuan akan tetap rendah. Konsekuensinya, perjuangan perempuan di DPR tidak terartikulasi dengan baik karena suara perempuan masih rendah.
"Pada pembahasan sistem pemilu untuk 2019 ini sempat dibahas soal wacana ini. Tapi belum direspon baik oleh partai-partai. Kita ingin dorong di Pemilu 2024, sistem itu bisa dilakukan," tutup Hetifah.
Putra saya jelas jelas anak yatim Tapi kok ga dapat bantuan dr buk hetifah Sedang yg masih punya ortu lengkap dan ortunya masih mampu malah dapat
Kapan pip dapat?
Jalur usulan beasiswa bagi siswa kurang mampu di Kalimantan Timur metallic Dr, lr, hetifah sjaifudin, MPP.