Untuk Mengecah Kebocoran Dana Pendidikan, Dibutuhkan Data Pokok Pendidikan

Selama ini, kebocoran dana pendidikan memang masih terjadi. Bukan cuma dana pendidikan di desa-desa maupun daerah terpencil, tetapi juga di kota besar. Tentu masih belum hilang ingatan kita pada kasus Bantuan Dana Operasional (BOS) di sejumlah sekolah di Jakarta. Agar tidak terjadi lagi kebocoran, muncullah gagasan untuk membuat Data Pokok Pendidikan yang berbasis IT. “Data Pokok Pendidikan ini dibuat agar memperbaiki tata kelola sekolah, terutama anggaran pendidikan,” ujar anggota DPR RI Ir. Hetifah Sjaifudian MPP. “Dengan adanya Data Pokok Pendidikan maka DPR akan bisa memantau laporan dari masyarakat tentang kebocoran atau penyalahgunaan dana yang masih terjadi.” Data Pokok Pendidikan akan berisi data-data mengenai seluurh sekolah di Indonesia ini dengan detail, baik secara fisik gedung maupun pengelolaan uang. Dengan Data Pokok Pendidikan, maka baik pejabat, pemerintah, maupun DPR bisa mengakses data tersebut dan melihat kenyataan di lapangan apakah sesuai dengan laporan dari Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Sebab, selama ini laporan dengan kenyataan bertolak belakang. DPR juga bisa mendapatkan pengaduan masyarakat melalui sistem data pokok ini, sehingga pengaduan tersebut langsung bisa ditindaklanjuti. Misalnya di kota A dalam laporan Kemendiknas sekolah-sekolahnya sudah tidak bermasalah secara fisik gedung maupun akuntabilitas pendanaannya. Namun ternyata masyarakat di kota A itu melaporkan sebaliknya. Jika terjadi seperti itu, maka DPR akan mendesak Kemendiknas untuk menuntaskan kasus tersebut. Jika tidak ada aral melintang, Data Pokok Pendidikan akan direalisasikan pada awal 2011. Artinya, proses tender sudah selesai. Namun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M. Nuh menyangsikan provider di Indonesia yang bisa membuat sistem untuk Data Pokok Pendidikan ini. “Saya pikir banyak kok ahli IT yang mampu merealisasikan gagasan pembuatan Data Pokok Pendidikan ini,” kata Hetifah. “Hanya saja Kemendiknas harus memberikan kesempatan itu pada anak bangsa dan hal ini jangan dijadikan proyek yang memungkinkan terjadi tindakan koruptif, sehingga sistem yang akan dibuat nanti jadi kurang maksimal.”