Berita

Kebijakan Pendidikan di Balikpapan Harus Beda!

Setiap daerah pasti punya keunikan tersendiri. Daerah A belum tentu sama dengan daerah B. DKI Jakarta jelas berbeda dengan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam menentukan kebijakan pendidikan pun sudah seharusnya berbeda. “Setiap daerah punya keunggulan, saya kira sudah tepat jika sistem pendidikan di Balikpapan berbasis kejuruan,” ujar anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kaltim Dr. Ir. Hetifah, MPP. Sebagaimana yang dikatakan Hetifah, Balikpapan sebagai kota industri, jasa, dan perdagangan, memang harus menggunakan sistem pendidikan dengan basis tenaga kerja. Anggota Komisi X ini sangat mendukung sekali Pemkot membentuk Dewan Industri Kota (DIK). Nantinya DIK akan menjembatani antara sekolah dengan kalangan industri yang ada di Kaltim, dimana industri-industri ini akan dapat memakai siswa-siswi sekolah tersebut. Semacam on the job training. “Pokoknya sistem pendidikan di Balikpapan harus berbeda,” kata Hetifah lagi. Sekadar mengingatkan kita semua, Standar Nasional Pendidikan itu mencakup 8 (delapan) lingkup standar nasional, yaitu: 1. Standar Isi. 2.Standar Proses. 3. Standar Kompetensi Lulusan. 4. Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan. 5. Standar Sarana dan Prasarana. 6. Standar Pengelolaan. 7. Standar Pembiayaan dan 8. Standar Penilaian Pendidikan. Menyambung tentang sistem pendidikan di Balikpapan yang berbasis pada kesiapan siswa untuk menghadapi industri, sepertinya pada standar proses pembelajaran, selain teori, dibutuhkan pengalaman konkret untuk bekal di industri kerja nantinya. Selain itu, untuk mencapai standar kompetensi, selain input yang baik dari tenaga pendidik yang baik, output-nya seharusnya bisa sesuai dengan keunikan di Balikpapan. Jangan sampai begitu lulus, malah menganggur. Tidak kalah penting adalah Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan. Tanpa kualitas pendidikan yang baik, jangan harap kebijakan yang akan dijalankan, akan mencapai hasil yang maksimal. Soal kualitas guru memang menjadi persoalan juga. Bayangkan, berdasarkan data Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), saat ini ada sekitar 2.607.311 guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 535.601 (20,54 persen) guru merupakan tamatan SMA. Kemudian, 49.763 (1,90 persen) lulusan D-I, 790.030 (30,30 persen) tamatan D-II,dan 121.327 (4,65 persen) lulusan D-III. Untuk guru lulusan sarjana (S-1) tercatat sebanyak 1.092.912 (41,91 persen), tamatan magister (S-2) 17.619 (0,67 persen), dan lulusan doktor (S-3) sebanyak 59 orang.

Related posts:

  1. Pendidikan di Balikpapan Berbasis Tenaga Kerja
  2. KALTIM MASIH MEMBUTUHKAN INTERVENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
  3. Teknologi Harus Diimbangi Pendidikan Karakter
  4. Mayoritas Guru Belum Sarjana!

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  2. Saya tumbuh di lingkungan yang membuat saya sadar, pendidikan bukan hadiah, tapi jalan. Karena itu saya tidak mau berhenti di tengah. Kalau diberi beasiswa, saya akan pakai waktu dan tenaga untuk belajar sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk nilai, tapi supaya nanti saya bisa balik dan ngasih manfaat ke orang-orang yang dulu dukung saya. Saya percaya, ilmu yang baik itu ilmu yang dibagikan. Dan saya ingin jadi salah satu orang yang membuktikannya.

  3. *Aspirasi Saya* Saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan ilmu dan keterampilan. Dengan beasiswa ini, saya berharap bisa belajar dengan tenang tanpa memikirkan kendala biaya. Setelah lulus, saya ingin menggunakan ilmu yang saya dapat untuk bekerja dan membantu keluarga serta masyarakat di lingkungan saya. Saya akan berusaha belajar sebaik mungkin dan menjaga nama baik penerima beasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Lihat semua aspirasi