Dosen dan Pegawai UBT Menyampaikan Aspirasi ke DPR

Senayan, 14/2 -- Senin Siang (13/2), Anggota Komisi V DPR RI asal Kalimantan Timur menerima sejumlah perwakilan dari Universitas Borneo Tarakan (UBT). Perwakilan yang terdiri dari dosen dan pegawai tersebut menyampaikan aspirasinya kepada Hetifah yang berkaitan dengan status kepegawaian mereka yang belum tuntas. Status UBT telah dinegrikan melalui keputusan mendiknas dan berlaku efektif sejak akhir tahun 2010. Semua aset UB telah diserahkan kepada negara. Namun, yang  jadi dipersoalkan, sekitar 130-an pegawai yayasan yang seharusnya juga diangkat menjadi PNS hingga kini masih belum jelas. Wakil Rektor UBT, H. Jafar Siddik, SE, M.Si mengatakan, bahwa Mendiknas (Mendikbud-ed) telah mendorong perubahan status kepegawaian ini. Namun, proses menjadi terhambat setelah usulan masuk ke kementrian keuangan dan kementrian PAN dan RB. Hetifah kemudian mengajak perwakilan UBT untuk menemui pimpinan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Syamsul Bahri, Pimpinan Komisi X dari Fraksi Partai Golkar menerima dan mengatakan bahwa aspirasi dosen dan pegawai UBT akan menjadi poin untuk dibahas dalam rapat kerja dengan Kemdikbud. "Ini tentu harus kami cek, sehingga menjadi jelas juga nasib beberapa universitas yang dinegrikan lainnya. Yang penting, jangan sampai hal ini menggangu proses pendidikan yang berjalan," ujar Syamsul. Senada dengan Syamsul, Hetifah mengatakan, "Penegrian UBT memang perlu dilanjutkan dengan penyelesaian beberapa masalah, termasuk kepegawaian." Menurut Hetifah, Anggota DPR dari kaltim akan berupaya menyuarakan ini agar ditindaklanjuti dan diagendakan untuk dibahas dalam rapat dengan mitra  Komisi X (Kemdikbud). Kasus UBT, lanjut Hetifah, bisa menjadi masukan bahwa perlu pengaturan dalam RUU Pendidikan Tinggi tentang tanggung jawab negara atas penegrian PT.