Angkat Isu Banjir Samarinda di Pusat

Senayan (20/2) -- Anggota Komisi V DPR RI Hetifah menyayangkan Dirjen Sumber Daya Air Kemen-PU Muhammad Amron dalam RDP dengan Komisi V DPR RI hari ini yang tidak menyinggung isu dan program pengendalian banjir di Kalimantan, khususnya Samarinda sebagai prioritas. Padahal Kalimantan merupakan wilayah yang memiliki sungai-sungai besar seperti Mahakam, Barito, Kapuas, dll. Menurut Hetifah, kalimantan merupakan ranking pertama permasalahan banjir di Indonesia. Sekitar 40% kejadian banjir di Indonesia terjadi di kalimantan yang 30% diantaranya terjadi di Kaltim. Samarinda merupakan daerah yang menjadi langganan banjir di kalimantan. "Penanganan masalah banjir ini penting bagi masyarakat di Kalimantan, terutama bagi warga Samarinda yang setiap tahun mengalami banjir. Pemerintah harus memperhatikan hal ini lebih serius karena sangat mengganggu," ujar Anggota DPR RI Dapil Kaltim ini. Ada beberapa penyebab banjir yang terjadi, antara lain luapan sungai Mahakam dan anak-anak sungainya serta perubahan tata guna dan pemanfaatan lahan ( untuk tambang batu bara dan pembangunan kawasan pemukiman). Untuk itu, Hetifah menegaskan perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengendalikan masalah ini. "Sinergitas antar level  (kota, propinsi dan pusat) menjadi salah satu hal penting untuk dipertimbangkan, karena pengelolaan wilayah sungai mahakam menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat (melalui balai wilayah sungai Kalimantan III)." Secara khusus, Hetifah pertanyakan peran balai. "Sejauh mana peran Balai dalam pengendalian banjir (Balai Wilayah sungai/GWS Kalimantan III) sungai mahakam dan anak-anak sungainya? Apa strategi pemerintah pusat (BWS Kalimantan III) dalam pengendalian Banjir Kalimantan Timur, dan secara khusus Kota Samarinda? Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar ini, dari data yang diterimanya dari daerah, ada usulan dari gubernur  ada komitmen sharing dari pusat dalam menyelesaikan masalah banjir Kota Samarinda. Dari usulan Tim Pengendalian Banjir terpadu unsur Kota Samarinda, Provinsi Kaltim dan Pusat, dibutuhkan 3,4 Triliun dengan komposisi 1,2 Triliun dari pusat, 1,4 Triliun dari provinsi, dan 800 Miliar dari Kota Samarinda. "Namun sejak tim dibentuk (2002) dalam realisasinya pusat hanya menyumbang sekitar 150 M.  Itupun hanya untuk sungai Karang Mumus. Sedangkan propinsi sudah mengalokasikan dana sekitar 600 M (untuk tahun 2012-2013 dari nilai sharing 1,4 Triliun)," gugat Hetifah. Tata Ruang Hetifah juga mempertanyakan mengapa di masa lalu pemda Kota Samarinda dibiarkan melanggar tata ruang dan pembinaan dari pemerintah pusat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Cipta Karya KemenPU, Dirjen Sumber Daya Air KemenPU (dengan turut menghadirkan para Kepala Balai yang memiliki program penanggulangan banjir), dan Dirjen Penataan Ruang KemenPU tersebut, Hetifah juga berharap ke depan diharapkan Dirjen Penataan Ruang KemenPU mengkaji kerentanan wilayah Samarinda. "Kemen-PU harus mendukung serta memfasilitasi Pemkot Samarinda melaksanakan Undang-Undang Penataan Ruang secara konsisten," kata Hetifah. Hetifah berharap Komisi V DRR RI dalam kesempatan pertemuan hari ini, dipertemukannya Kabid SDA Provinsi dengan Dirjen SDA dan Direktur Sungai dapat segera untuk bersama menindaklanjuti lebih serius masalah ini.