Penataan Kota Samarinda Harus Berwawasan Lingkungan

Momentum perubahan kepemimpinan harus bisa dimanfaatkan untuk melakukan perubahan radikal dalam penataan kota Samarinda.  Nantinya penataan kota Samarinda harus berwawasan lingkungan. Begitulah pernyataan ahli tata kota ITB Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dalam kesempatan diskusi soal penataan kota Samarinda dengan Walikota dan Wakil Walikota yang baru -Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail- hari ini (Senin/15/11) di Hotel Senyiur, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Slain Walikota dan Wakil Walikota, acara yang diselenggarakan oleh Kadin dan REI ini juga dihadirkan sejumlah pejabat terkait. "Pengalaman tata kota di Jakarta yang semerawut jangan sampai dijadikan contoh di Samarinda," ujar Hetifah. "Pemerintah daerah harus mampu melakukan perubahan radikal dalam strategi penataan kota. Selain berwawasan lingkungan, juga lebih partisipatif." Yang dimaksud Hetifah lebih partisipatif adalah mengikutsertakan hak-hak warga kota untuk sama-sama memikirkan penataan kota yang baik. Dengan begitu, tata kota di Samarinda tidak berdasarkan keputusan orang per orang, tetapi sudah menjadi keputusan kolektif. Seperti diketahui, selama ini upaya Pemkot Samarinda beberapa tahun terakhir untuk mengatasi banjir, dianggap gagal. Setidaknya hal tersebut dilihat dari survey Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LSKP), dimana 81,8 persen warga mengatakan Pemkot Samarinda gagal. Lembaga survei yang berkedudukan di Jakarta ini menyebutkan bahwa paling banyak menjadi penyebab banjir adalah tata kota yang jelek. “Ini memperoleh penilaian paling besar. Karena banyak daerah tangkapan air yang ternyata malah diganti dengan bangunan,” kata Direktur LSKP Sunarto Ciptoharjono . Jika dikatakan tata kota yang buruk, maka lanjut Sunarto, ini menunjukkan ketidakdisiplinan pemerintah dalam melaksanakan rencana tata ruang dan wilayah kota (RTRWK). Perubahan tata ruang berupa perubahan fungsi daerah tangkapan air menjadi ruko, perumahan, dan bangunan lain sudah sering ditemukan di Samarinda. “Penanganan banjir tidak bisa ditangani dengan kebijakan yang bersifat parsial saja, tapi harus dilakukan secara integral. Kami sangat kaget ketika penanganan banjir dilakukan secara integral ketika sudah memasuki tahun terakhir masa jabatan,” tandasnya. Kedisiplinan dalam menjalankan rencana tata ruang kota ini menjadi kunci utama masalah ini. Lebih jauh lagi, barangkali RTRWK yang telah disusun beberapa tahun yang sudah ada redesain. Namun demikian redesain ini harus tetap memperhatikan aspek lingkungan, mengingat perkembangan kota Samarinda yang semakin pesat.