F-PG Usulkan Resentralisasi Guru (Suara Karya, 28 November 2011)

JAKARTA (Suara Karya): Sudah saatnya tata kelola guru kembali ke pusat (resentralisasi) untuk memudahkan pendataan, pengawasan, peningkatan mutu, hingga urusan kesejahteraan guru. Hal itu terlihat, misalkan pada proses pencairan dana tunjangan sertifikasi yang tidak tepat sasaran, karena data yang diberikan dinas pendidikan provinsi tidak valid. "Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan resentralisasi tata kelola guru. Karena pengalaman selama ini menunjukkan kondisi guru yang semakin memprihatinkan," kata anggota Komisi X Partai, Zulfadhli dalam acara "Diskusi Publik: Mencari Solusi Problematika Pendidikan dan Guru di Perbatasan", yang diselenggarakan Fraksi Golkar (F-PG) DPR, akhir pekan lalu. Zulfadhli menambahkan, selama ini pemerintah hanya seolah-olah membangun daerah perbatasan sebagai beranda negara. Tetapi nyatanya, program-program pembangunan itu banyak yang tidak efektif. Pemerintah merencanakan pembangunan tanpa memahami persoalan, sehingga anggaran pembangunan pendidikan di perbatasan sia-sia. "Kami akan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan untuk membangun sekolah satu atap yang berasrama di perbatasan. Hal ini untuk memudahkan akses siswa maupun guru ke sekolah," katanya. Hal senada dikemukakan anggota Komisi X dari Dapil Kaltim, Hetifah Sjaifudian. Ia menilai perlunya pemerintah memperbaiki desain program untuk perbatasan. "Ini tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah harus mendesain ulang program dan melakukan validasi data," katanya. Ditambahkan, meski pemerintah pusat telah berkomitmen membangun pendidikan daerah perbatasan, namun tidak tergarap dengan serius karena banyak program tidak efektif. Pemerintah kurang memahami kondisi karakteristik dan geografis dan budaya lokal daerah perbatasan. Soal kesejahteraan guru, menurut Hetifah, juga belum tergarap dengan baik. Seperti dikeluhkan tiga guru perbatasan yang hadir dalam diskusi tersebut. "Disini ada problem tata kelola anggaran dan administrasi yang keliru sehingga ada guru yang lama mengabdi malah belum mendapat tunjangan," ujarnya menegaskan. Memprihatinkan Diskusi itu menghadirkan tiga guru daerah perbatasan yaitu Agustinus, guru di Kampung Bandau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar), Dominikus guru di kecamatan Belu, NTT, dan Ngoson Doong, guru di Long Pari, Kutai Barat, Kalimantan Timur (Kaltim). Ada banyak hambatan yang dihadapi guru di daerah perbatasan dalam menjalani profesinya. Sejumlah persoalan yang mencuat adalah keluhan soal kesenjangan kesejahteraan, sulitnya memeroleh sertifikasi, tidak tepatnya penyaluran dana tunjangan, dan berbagai persoalan yang lebih kompleks dihadapi para guru di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (daerah 3T) tersebut. Seperti dituturkan Agustinus, guru-guru yang berada di perbatasan harus menelan kenyataan yang kurang baik. Setiap harinya mereka harus menahan rasa "cemburu" ketika melihat negara tetangga, misalkan Malaysia memberikan jaminan yang lebih baik dan menjanjikan kepada para gurunya demi pembangunan pendidikan yang berkualitas. "Maka tak heran jika ada anak-anak yang kemudian sekolah ke Malaysia. Selain menjanjikan, tamatan SMA di sana juga mendapatkan sertifikat life skill dan bisa kerja di Malaysia dengan gaji yang lumayan," kata Agustinus. Dari sisi kesejahteraan, ditambahkan Agustinus, guru-guru di daerah perbatasan juga sangat memprihatinkan. Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah melalui tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru daerah perbatasan masih bias dan tidak jelas. "Tunjangan khusus bagi guru-guru yang bertugas di daerah perbatasan dan terpencil malah menimbulkan gejolak sosial. Pasalnya, karena tunjangan itu banyak tak sampai ke tangan yang berhak. Tahun lalu, tunjangan yang terserap alias terdistribusi dengan baik hanya sekitar 50 persen," katanya menandaskan. Hal senada dikemukakan Ngoson Di'ong, pengawas TK/SD Long Apari, Kutai Barat, Kaltim. Ia mengatakan, mengurai persoalan pendidikan di perbatasan tak bisa singkat karena terlalu kompleks. Di Long Apari, untuk mencairkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) saja, kepala sekolah perlu waktu sekitar 2 minggu untuk mengurusnya di kabupaten. "Distribusi tunjangan bagi guru perbatasan yang tak lancar menimbulkan gejolak sosial. Ada guru yang sudah lama mengabdi tapi tidak dapat, sementara ada guru baru yang dapat sertifikasi karena teman atau saudara bupati/walikota. Sungguh tidak jelas," kata Ngoson Di'ong mengungkapkan. (Tri Wahyuni)

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Sekolah saya blum dapat dana PIP SD : 017 Kuaro , Kab.Paser Kaltim

Lihat semua aspirasi