Kematian Ibu Alarm Turunnya Layanan Kesehatan

Jumlah kematian ibu melahirkan menunjukan kualitas layanan kesehatan dasar di suatu negara. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) Sonny Harry B Harmadi, Senin (30/9), di Jakarta. "Kehamilan merupakan proses awal pembentukan sumber daya manusia suatu bangsa. Angka kematian ibu menunjukan seberapa besar kemauan dan komitmen suatu negara membangun kualitas manusianya," katanya. Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan semasa nifas pada 2008-2012 mencapai 359 orang per 100.000 kelahiran hidup per tahun. Di Indonesia, 4,5 juta bayi lahir setiap tahun. Itu berarti, lebih dari 16.000 ibu meninggal tiap tahun atau 44 ibu per hari memberi hidup baru generasi penerus bangsa. Peningkatan jumlah kematian ibu dari 228 orang per 100.000 kelahiran hidup pada 2003-2007 itu tak hanya menunjukan penurunan kualitas kesehatan ibu, tetapi juga anak dan balita. Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Adi Sasongko, mengatakan, salah satu penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan yang dipicu kekurangan zat besi. Pemerintah memberikan tablet zat besi tambahan bagi ibu hamil yang memeriksakan diri ke puskesmas atau posyandu. Mitos buruk tentang zat besi membuat ibu tak meminum tablet itu. Padahal, banyak anak perempuan anemia sejak SD. "Pemerintah masih terfokus pada upaya penanggulangan di hilir dan kurang memperhatikan persoalan di hulu", katanya.  Pemberian tablet zat besi seharusnya dilakukan sejak anak-anak di bangku sekolah, bukan hanya ketika mereka hamil. Kematian ibu berdampak panjang. Jika jumlah anak rata-rata perempuan Indonesia 10 tahun terakhir 2,6 anak, itu berarti jumlah anak yatim bertambah lebih dari 110 anak setiap hari. Hilangnya figur ibu bisa digantikan orang lain, seperti nenek atau bibi. Agar tumbuh kembang anak tetap baik, kasih sayang, nutrisi dan stimulasi yang diberikan pengganti ibu harus sama seperti yang diberikan ibu. Tidak kurang ataupun berlebihan. "Jika tidak, kesehatan fisik, kecerdasan dan perkembangan emosional anak bisa terganggu", kata Anna Surti Ariani, psikolog anak dan keluarga di Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dampak Desentralisasi Kurang Diperhitungkan Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukan peningkatan angka kematian ibu (AKI) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup dibanding SDKI 2007, yakni 228 per 100.000 kelahiran hidup. Lonjakan angka kematian ibu sebagaimana hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia bisa jadi karena dampak desentralisasi di sektor kesehatan belum banyak diperhitungkan. Akibatnya, program kesehatan ibu dan anak belum diperhatikan pemerintah daerah. Hal itu dikemukakan Prof Laksono Trisnantoro dari Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan Universitas Gajah Mada, Senin (30/9), di Jakarta. Menurut dia, pemerintah pusat sudah mempunyai perhatian untuk kesehatan ibu dan anak (KIA), tetapi tidak mampu memengaruhi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperhatikan. Kebijakan KIA, menurut Laksono, sering ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan dari daerah belum banyak muncul. Hal lain, belum ada tim monitoring dan evaluasi kebijakan dan program KIA independen. Akibatnya, belum ada mekanisme kontrol terhadap efektivitas kebijakan dan program KIA. Laksono menilai terjadi fragmentasi pelayanan KIA antara pelayanan primer dengan pelayanan sekunder dan tersier. Misalnya, pelatihan pelaksana pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) tidak dilaksanakan bersama sehingga kurang ada kesinambungan serta chemistry dari pelaksana pelayanan. Profesi yang paling banyak menjadi objek kebijakan adalah bidan. Adapun dokter spesialis, dokter umum dan perawat kurang berperan. Hal senada dikemukakan Prof Charles Surjadi dari Pusat Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unika Atma Jaya. Kematian Ibu terjadi sekitar persalinan. Karena itu, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengemukakan pentingnya fasilitas obstetri emergensi untuk menurunkan kematian ibu. "Standarnya, 4 PONED dan 1 PONEK untuk tiap 500.000 penduduk. Namun, hasil riset Fakultas Kesehatan menunjukan hanya 18,6 persen puskesmas siap untuk PONED dan hanya 7,6 persen RS pemerintah memenuhi 17 kriteria standar PONEK serta 16 persen RSU pemerintah yang memenuhi kriteria standar PONEK," katanya. Di Indonesia ada 9.323 puskesmas dan 725 rumah sakit umum milik pemerintah pusat ataupun daerah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso mengatakan, upaya menurukan kasus kematian ibu tidak akan berhasil tanpa dukungan pemerintah daerah. Dengan otonomi  daerah, penanganan berbagai persoalan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Inang mencermati banyak pemerintah daerah yang abai dengan program pengurangan kasus kematian ibu. Undnag Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. "Namun, kini baru 12 pemerintah daerah dari 520 pemerintah daerah yang membentuk BKKBD," katanya. Untuk itu, perlu didorong penyadaran kepada kepala daerah akan pentingnya program mengurangi kematian ibu. Cakupan rendah Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny HB Harmadi menilai, lonjakan AKI terjadi karena cakupan pemeriksaan kehamilan di kelompok beresiko tinggi rendah. Mereka yang miskin, punya banyak anak, tingkat pendidikan rendah, atau kawin terlalu muda serta tinggal di daerah terpencil justru jarang memeriksakan kehamilan akibat kurangnya tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan serta terbatasnya akses menuju fasilitas kesehatan. AKibatnya, potensi kelainan kehamilan tidak terdeteksi. Penyebab lain tingginya kehamilan ibu, kata Charles, adalah kehamilan usia muda dan seringnya ibu melahirkan. Hal ini akibat kurang berhasilnya program keluarga berencana. Hal itu terlihat pada ibu-ibu muda yang antre untuk periksa kandungan di Puskesmas Kecamatan Johor Baru, Jakarta Pusat. Seorang perawat di puskesmas yang tidak mau menyebutkan namanya menuturkan, "Sekarang ini ada belasan ibu hamil datang di bawah umur 18 tahun, belasan ibu hamil yang berusia di atas 40 tahun, dan belasan keluarga yang anaknya lebih dari empat, bahkan beberapa ada yang tujuh." Bramundito, dokter spesialis obstetri dan ginekologi RS Pondok Indah, menyatakan, kurangnya dokter di daerah terpencil menjadi salah satu penyebab tingginya AKI. Sebanyak 25 persen dari 9.323 puskesmas atau 2.330 puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter. Pelaksana Tugas Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Emi Nurjasmi menuturkan, 30 persen atau sekitar 25.000 dari 74.000 desa di Indonesia saat ini tidak memiliki bidan. Padahal, diperkirakan jumlah bidan di Indonesia 250.000 orang. Tiap tahun ada 30.000-40.000 bidan baru menyusul menjamurnya akademi kebidanan di kota ataupun daerah. Persoalannya, kata Emi, pada distribusi. Di daerah pelosok tidak ada bidan. Padahal, kasus kematian ibu melahirkan justru banyak terjadi di daerah pelosok yang terbatas infrastruktur fisik dan sumber daya manusia. Data sensus penduduk 2010, AKI tertinggi terjadi di Papua, 620 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya mendorong distribusi bidan terhambat sejumlah persoalan, antara lain moratorium pengangkatan PNS untuk bidan di daerah dan pembatasan masa tugas bidan tidak tetap. . Disadur dari: Kompas cetak, edisi 1 Oktober 2013, hlm. 1 dan 14