JAKARTA, KOMPAS — Jumlah dana yang dialokasikan dalam anggaran bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. Hal yang lebih penting adalah cara dana tersebut dimanfaatkan.
Demikian terungkap dalam diskusi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Rabu (13/4). Kepala Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan Kemdikbud Ilza Mayuni; anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian; serta Konsultan Senior Manajemen Pendidikan dan Komunikasi Pendidikan ACDP Indonesia Totok Amin Sofianto hadir sebagai pembicara. Menurut Totok, besaran alokasi dana terbukti bukan satu-satunya penentu kualitas pendidikan. "Misalnya Yogyakarta, dengan budaya pendidikan yang baik, daerah ini memperoleh rerata UN (ujian nasional) dan UKG (uji kompetensi guru) paling tinggi meski alokasi APBD untuk pendidikan menempati nomor lima," kata Totok dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia itu. Totok mengingatkan pemanfaatan dana harus benar-benar diarahkan pada kegiatan pembelajaran dan pada aspek-aspek pendukung di luar kegiatan belajar-mengajar. Hetifah menilai, saat ini belum ada koordinasi dalam penggunaan alokasi dana pendidikan yang besarnya 20 persen. Besar anggaran yang berkisar Rp 400 triliun itu diklaim oleh sekitar 20 kementerian yang turut membangun pendidikan. Selama ini, pemanfaatannya dilakukan secara terpisah lewat rencana strategis setiap lembaga. "Komisi-komisi di DPR pun tidak memiliki mekanisme rapat bersama untuk membahas peruntukan anggaran ini. Kita memerlukan pemimpin, minimal setingkat wakil presiden, untuk ikut mengawasi hal tersebut," ujar Hetifah.Permasalahan daerah
Sementara itu, Ilza Mayuni menyatakan, sejak diluncurkan pada 2015, neraca pendidikan daerah (NPD) telah memberikan gambaran kondisi pendidikan suatu daerah. "Dengan menggunakan NPD, kami mendapatkan 20 kabupaten atau kota terendah berdasarkan indikator pendidikan. Tempat-tempat itu antara lain Maluku Utara, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Sumatera Utara," ujar Ilza. Ia menceritakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan selalu membawa NPD saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Dadan Sugardan mengaku, Pemerintah Kabupaten Karawang telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dalam APBD. Menurut dia, permasalahan besar yang kini dihadapi Kabupaten Karawang adalah mempertemukan lulusan siap kerja dengan industri di wilayah tersebut. (C02)
Assalamu'alaikum ibu ifa...saya minta tlong bantuan modalnya Bu ..buat jualan seikhlasnya bu
ingin membantu mengurangi pengeluaran orang tua untuk membeli peralatan sekolah karna selama ini saya selalu beli apa apa dengan uang saya bekerja sambil sekolah
Assalamu'alaikum ibu hetifah...semoga ibu selalu dlm keadaan sehat wal'afiat y bu????????bu saya mau bertanya dan minta tolong,rabu kemaren di Sekolah Rakyat 2 Samarinda ibu bilang orang tua yg anak nya sekolah disitu akan dpt bantuan perbaikan rumah,kebetulan rumah yg saya tempati ini lg ad gusuran bu,saya di suruh pindah,kebetulan ada tanah kakak di bangun bagi dua sm saya, dan saya skrg ini benar" Membutuhkan dana buat bangun rumah secepat nya,apakah ada yg bisa bantu bu????????soalnya sebagian rumah yg saya tempati saat ini sudah saya bongkar jd saya tidur seadanya dlu,kmren anak saya yg sdi SR sakit kan smpat saya bawa pulang kasian dia bu karna bangunan nya sdh di bongkar sebagian jd dia tidur siang kepanasan terpaksa ngungsi di tempat kakek nya,mohon solusinya bu,bisa di cek ke sini bu ????????