Menata Ruang untuk Semua

Artikel ini telah dipublikasikan di surat kabar KOMPAS pada tanggal 19 November 2008. Pada tanggal 8 November tahun 2008, Indonesia besama-sama dengan Malaysia akan memperingati World Town Planning Day (WTPD) atau disebut juga Hari Tata Ruang. Selama ini WTPD sudah rutin diperingati di lebih dari 30 negara. Peringatan WTPD dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi publik  terhadap pentingya penataan ruang dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni. Momentum ini juga sejalan dengan upaya mensosialisasikan terbitnya Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang yang perlu dipahami dan kemudian diaplikasikan dalam kebijakan publik maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurunnya kualitas tata ruang perkotaan akibat menyusutnya ruang terbuka hijau, kemacetan lalu lintas yang semakin memburuk, merebaknya pedagang kaki lima yang kurang tertib, mall-mall yang tumbuhnya tidak terkendali, kerawanan pangan akibat lahan pertanian beralih fungsi, adalah beberapa contoh situasi yang saat ini dihadapi kota-kota di Indonesia. Situasi ini cenderung dirasa semakin memburuk pasca diterapkannya desentralisasi. Ternyata banyak pemerintah daerah memperlakukan ruang lebih sebagai instrumen untuk menghasilkan pendapatan asli daerah, dan melupakan kewajibannya untuk melakukan penataan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang untuk kepentingan jangka panjang. Dalam kaitan dengan itu, banyak kritikan ditujukan kepada para penata kota (planner), bahwa perencanaan kota yang mereka buat tidak memberikan perubahan apapun pada kondisi kota-kota yang sedang mengalami penurunan kualitas itu. Bukan hanya itu, para penata kota bahkan dilihat sebagai destroyer dari kekacauan yang ada. Betulkan demikian? Mengapa situasi seperti itu bisa terjadi? Desentralisasi dan penataan ruang Desentralisasi telah menyerahkan banyak kewenangan termasuk dalam penataan kota kepada pemerintah daerah.   Selain memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, suatu daerah biasanya juga akan menyusun apa yang dikenal sebagai  Rencana Detil Tata Ruang Kota yang  lebih rinci, yang mengatur guna lahan, intensitas bangunan, dan prasarana lingkungan. Untuk bisa dilaksanakan dengan baik, dokumen ini semestinya disertai pula dengan aturan yang lengkap yang disebut Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi adalah perangkat aturan pada skala blok yang sudah umum digunakan di negara maju dan sangat bermanfaat untuk mengendalikan pembangunan kota secara efektif. Peraturan Zonasi menetapkan jenis-jenis penggunaan lahan, intensitas dan kepadatan bangunan yang diperbolehkan, tinggi, sempadan dan luas minimum persil, persyaratan fasilitas minimum yang harus disediakan seperti parkir, serta berbagai aturan tambahan yang menyangkut estetika seperti pengaturan media reklame. Berbagai dokumen penataan kota di atas memang disusun oleh para penata kota dan biasanya produk itu akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), dan dengan demikian akan mengikat Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dilengkapi dengan komponen sanksi bagi siapa yang melanggarnya. Kalau selama ini kota-kota sudah memiliki dokumen rencana, mengapa banyak diantara kota-kota tersebut saat ini terus berkembang ke arah yang semakin tidak memberikan kenyamanan dan keberlanjutan? Mengapa eksploitasi terhadap lahan dan sumber daya alam terus berlangsung, sehingga para aktivis lingkungan tak henti berteriak memperingatkan bahwa kota-kota suatu saat akan mengalami shock ketersediaan air, bahkan udara yang sehat. Ada beberapa kondisi yang menjadi pra-syarat untuk mewujudkan penataan kota yang baik, yang sulit ditemui pada praktik penataan kota-kota di Indonesia saat ini. Pertama, aparat pemerintah yang akan mengambil keputusan hendaknya memahami peraturan tata ruang. Masalah yang sekarang banyak dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah,  tidak saja banyak aparat pemerintah yang belum memahami aturan ini, bahkan banyak kota-kota yang belum memiliki peraturan dengan lengkap. Lebih jauh lagi, banyak dari mereka yang juga belum mengetahui bagaimana cara menyusun peraturan tata ruang yang baik. Tidak semua daerah sudah memiliki planner yang profesional dalam jajaran birokrasinya. Kalaupun ada penata kota, mereka bisa jadi diberi tugas dan ditempatkan di instansi yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kedua, pemerintah daerah bersama stakeholders lain perlu menjaga agar  peraturan tata ruang ini diterapkan dengan konsisten. Keputusan-keputusan penting tentang ruang, seperti juga keputusan tentang uang (APBD) adalah keputusan politik. Tidak mengherankan jika banyak intervensi dari kepala daerah, politisi, maupun investor dalam pengambilan keputusan tentang ruang. Mekanisme pemberian perizinan, yang pada hakekatnya adalah upaya untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, justru menjadi media untuk memberikan keleluasaan pada pihak tertentu yang diberi izin untuk melanggar penataan ruang. Ketiga, adanya pengawasan masyarakat dan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebetulnya di beberapa daerah berbagai komponen civil society seperti akademisi, seniman dan budayawan, mahasiswa, aktivis, bahkan jurnalis dari media massa sudah sangat aktif bersuara manakala mereka menemukan adanya indikasi pelanggaran tata ruang.   Koalisi Masyarakat Bandung Bermartabat, misalnya, gencar meneriakkan kegusaran mereka atas pembangunan di Kawasan Bandung Utara yang dianggap  bertentangan dengan prinsip penataan ruang yang baik. Namun kenyataannya peran masyarakat serupa ini tidak memiliki legitimasi yang kuat dan tidak cukup berpengaruh untuk mengubah kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah kota. Peran Perencana Dalam kondisi tata ruang yang semrawut seperti saat ini, profesi sebagai  penata kota bisa jadi kurang membanggakan. Mungkin itu pula sebabnya banyak alumni Jurusan Tata Kota (Planologi) beralih profesi, misalnya menjadi pengusaha, bekerja di bank, bahkan menjadi penyiar. Hal ini patut disesali, karena dalam situasi pembangunan kota dan daerah yang kurang berkelanjutan inilah justru peran penata kota yang baik sangat diperlukan Ketika menjalankan studi di jurusan Planologi,  seorang calon penata kota  telah dibekali ilmu yang membuat dirinya mampu memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik perkotaan. Seorang calon penata kota juga belajar hal-hal yang akan mengasah kemampuan teknis mereka seperti matematika dan statistik, metode penelitian, teknik presentasi, dan lain sebaginya. Setelah menyelesaikan studinya tentu diharapkan mereka bisa menyusun berbagai dokumen rencana kota yang akan menjadi rujukan utama dalam pengendalian penataan ruang kota. Namun dalam praktik, ada bias-bias penata kota yang membuat banyak produk rencana lebih ditujukan untuk bangunan dan prasarana, bukan untuk orang. Para perencana juga sering membuat rencana untuk kelompok yang berkuasa, atau hanya untuk kelas sosial tertentu. Profesi penata kota saat ini lebih merupakan fungsionaris pemerintah dan mereka sering terjebak ke dalam sistem birokrasi. Perencana  tidak mampu menjalankan perannya sebagai mediator untuk menjembatani adanya partisipasi yang sehat. Di era reformasi ini, produk seorang penata kota tidak terbatas pada  dokumen rencana tata ruang dan peraturan terkait. Mereka juga diharapkan berperan menjadi seorang “reformis” dan “politisi”, sehingga melalui tangan dan pikiran mereka akan terbangun cara-cara baru menampung aspirasi warga terhadap ruang kota. Melalui cara itu, adanya ruang kota yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat diciptakan. Ke depan, para penata kota perlu menyadari bahwa tugas utama mereka adalah membuka ruang bagi warga, khususnya mereka yang selama ini tidak bisa bersuara dan terpinggirkan sehingga mereka bisa aktif berperan, mampu mengelola perbedaan-perbedaan dan konflik, dan bisa bekerjasama dalam memanfaatkan ruang kota. Seorang penata kota wajib menyediakan informasi strategis bagi semua dan melakukan proses penguatan kapasitas publik untuk lebih memahami isu-isu tata ruang. Tidak saja mereka perlu lebih aktif berbicara melalui media yang bisa menjadi saluran edukasi yang efektif, mereka pun dituntut untuk mampu menghasilkan brosur-brosur, panduan, buku saku, yang sederhana dan mudah dicerna oleh masyarakat tentang apa itu tata ruang, mengapa tata ruang itu penting dan apa peran yang bisa dijalankan masyarakat untuk ikut menata ruang, memanfaatkannya, dan mengawasinya. Para penata kota juga diharapkan menjadi pembela masyarakat apabila ditemui adanya praktik pelanggaran tata ruang yang merugikan publik.  Dengan demikian diharapkan ruang kota akan memberikan kebahagiaan pada dan dinikmati oleh semua warga, dari berbagai kelompok sosial, dari generasi sekarang maupun generasi berikut.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum. Dana pip yang cair tahun 2022 masih bisa di tarik kah bu? Kebetulan dulu saya pernah bertanya melalui email, apakah dana pip itu bisa di simpan saja di rekening dan jawabannya bisa, jadi belum saya ambil. Dan ini sudah waktunya di pakai dana nya apa bisa di ambil ya bu? Mohon jawabannya bu... terima kasih. Wassalamu'alaikum...

  2. wa'alaikumussalam Ibu Fitriani Terkait usulann Beasiswa PIP Aspirasi Ibu Hetifah, mohon infokan data dibawah ini : Nama Siswa : Nama Sekolah : NPSN : Kendala : Lalu dikirim ke nomor call center PIP Aspirasi Ibu Hetifah di nomor 0895-7003-69996. Terima kasih Ibu

Lihat semua aspirasi