Sekapur Sirih Tentang Lembaga Manajemen Aset Negara

  Pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN), Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN), BPJS Kesehatan, dan Panja Pemerintah tentang asumsi makro RAPBN 2017, (22/9). Membahas beberapa hal menarik, terutama terkait BLU LMAN. Sebagai informasi, BLU LMAN merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berada di bawah Menteri Keuangan (Menkeu) dan bertanggung jawab kepada Menkeu melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). BLU LMAN Dibentuk dengan tujuan melaksanakan pelayanan, pemanfaatan, pemindahtanganan, konsultasi, penilaian, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pengamanan, perencanaan kebutuhan, dan pengembangan usaha di bidang aset negara serta penanganan hukum, pelaporan dan evaluasi manajemen aset negara. Saat ini, BLU LMAN dipimpin oleh Rahayu Puspasari, memiliki visi menjadi penggerak optimalisasi pengelolaan aset negara yang profesional, inovatif, dan kontributif untuk kepentingan publik. Selain itu, BLU LMAN berfungsi untuk pengelolaan operator barang, dan pendanaan pengadaan lahan (Bank Tanah), agar pembangunan 228 Proyek Strategis Nasional, seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan tidak terhambat. Pada APBN Tahun 2016, BLU LMAN mendapatkan kucuran anggaran 16 triliun, yang digunakan sebagai penggantian dana talangan pengadaan tanah yang telah dibayarkan Badan Usaha Jalan Tol. Adapun, dana sebesar itu telah dimanfaatkan untuk pembebasan lahan, di 25 sektor untuk 4 ruas Jalan Tol (Trans Sumatera, Jawa, Non-Trans Jawa, dan Jabodetabek). Pada APBN Tahun 2017. BLU LMAN kembali mengajukan anggaran sebesar 21,65 triliun, yang direncanakan akan dimanfaatkan untuk 22 proyek jalan tol, 4 proyek infrastruktur kereta api, 4 proyek bandar udara, 1 proyek infrastruktur pelabuhan, dan 24 proyek bendungan. Bahan dan aturan dapat diakses, pada link dibawah ini :

1. Bahan Pemaparan oleh BLU LMAN.
2. PMK RI NOMOR 219 /PMK. 01/2015 tentang BLU LMAN.
3. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Proyek Strategis Nasional.