Sudah Saatnya Pejabat Memberi Contoh

Keberpihakan pejabat Negara maupun penyelenggara pemerintah di daerah belakangan ini membuat apriori masyarakat. Banyak kasus-kasus terjadi, dimana seharusnya diberlakukan punishment sama antara pejabat Negara, penyelenggara pemerintahan, maupun masyarakat, namun kenyataannya tidak. Hanya karena seseorang tercatat sebagai birokrat, hukum tidak berlaku. Sementara jika yang melakukan pelanggaran adalah warga biasa, hukum baru ditegakkan. Padahal masyarakat ingin sekali melihat keadilan, bukan kebepihakan. Menurut anggota Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, para pejabat negara dan pejabat pemerintah seringkali tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Keberpihakan para pejabat pemerintah kepada masyarakat dan rasa sosial mereka belakangan semakin memudar. “Seharusnya mereka (pejabat-pen) memberikan contoh dan teladan yang baik, sehingga masyarakat juga bisa berbuat baik sesuai pengamalan Pancasila,” katanya. Tambah Hetifah, Pancasila seharusnya menjadi pola pikir seluruh komponen bangsa. Tidak hanya masyarakat yang diminta untuk mengerti, memahami, dan melakukan tindakan sesuai apa yang termaktub dalam butir-butir sila di Pancasila, tetapi pejabat negara maupun penyelenggara pemerintahan pun wajib melakukan hal yang sama. Pemerintah perlu mengoptimalkan program pembangunan moral di lingkungan pendidikan. Sebab, tutur Hetifah yang membidangi edukasi di parlemen, sebagai ephos, Pancasila harus bisa menjadi pola budi pekerti dan persatuan dalam bhinneka tunggal ika. Sedang sebagai etos, tutur Hetifah, Pancasila harus menjadi nilai dasar dalam tata pergaulan persaudaraan sesama anak bangsa maupun dalam pergaulan antarbangsa Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) ini, aplikasi langsung dari semua itu, yaitu kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pembangunan dasar hukum dan perundangan maupun hukum sektoral. “Hal ini juga harus di-implementasikan dalam pembangunan ekonomi rakyat. Karena jika tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, semuanya akan menjadi semu,” kata anggota DPR penggagas rumah aspirasi ini. Jika memang ingin mengembalikan “ruh” Pancasila dan MPR tersebut, tutur Hetifah, pemerintah harus memiliki ketegasan dan keberanian. Karena hilangnya “ruh” tersebut, juga dipengaruhi sikap dan perilaku para pejabat pemerintah. “Sekali lagi, sudah saatnya pejabat memberi contoh pada warganya untuk selalu berjiwa Pancasila,” kata Hetifah dengan wajah serius.