Upah Guru Honorer Samarinda Hanya Rp 700 Ribu Per Bulan, Anggota DPR Ini Upayakan Gaji UMK

Samarinda,- Ribuan tenaga honorer tidak bisa mengikuti pretes Pendidikan Profesi Guru (PPG), karena syarat yang dicantumkan pada akun SIM PKB Guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS), di lembaga Negeri, syaratnya harus punya SK penugasan dari kepala dinas pendidikan atau SK Bupati.

Pretes PPG Tahun 2019 mulai dibuka tanggal 30 September dan ditutup tanggal 31 Oktober yang lalu. Para peserta tidak hanya datang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun para tenaga honorer pun antusias mengikuti ini, dengan harapan dapat memiliki kompetensi.

Koordinator Forum Guru Honorer kota Samarinda Makkullau mengatakan, dua ribuan guru honor di Samarinda telah memiliki SK dari kepala dinas, tapi tidak bisa juga digunakan.

“Ternyata gak bisa digunakan, karena didalam SK masih tercantum SK guru sekolah, dan bukan SK guru Daerah, padahal ditanda tangani langsung sama kepala dinas,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/19).

Ia menyebutkan, umumnya yang menerima SK itu, sudah mengabdi selama 5 tahun hingga 25 tahun.

Sejak 2017 pihaknya sudah meminta dibuatkan SK, mereka berharap didalam SK dicantumkan besaran tunjangan Rp. 700 ribu, supaya bisa difungsikan ke setiap urusan pendidikan.

Makkullau lanjut mengungkapkan, bahwa permohonan diajukan bulan Februari dan dikeluarkan pada bulan September oleh kepala dinas pendidikan kota Samarinda, akan tetapi tanpa tertera nominal. Meskipun begitu pihaknya tidak mempersoalkan asal SK bisa difungsikan.

“Tapi saat kami daftar PPG supaya berkompetensi tidak bisa, SK itu hanya bisa difungsikan untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), bagi tenaga honor sudah 5 tahun kerja,” tandasnya.

“Kami tidak diberitahu, kami pikir kalau ditanda tangani dinas berarti SK daerah, kami juga tidak di kasitau kalau itu masuk SK sekolah dan tidak bisa ngurus PPG,” lanjutnya.

Karena tak bisa digunakan, Makkullau coba mempertanyakan kepada Kepala Dinas pendidikan.

“Tapi saya di kasitau kenapa baru laporan, ini kan sudah terlambat , padahal saya urusnya dari tanggal 3 November ke LPMP, kami dikasitau itu urusannya dinas,” ungkapnya.

Dirinya menyebutkan mereka yang mengurus PPG agar bisa berkompetensi dan gajinya bisa setara dengan guru honorer didaerah lain.

“Tunjangan kita ini hanya 700ribu tiap bulan, kami berharap minimal soal kesejahteraan dulu bisa dipikirkan, mau urus kompetensi aja sudah banyak terganjal, harapannya sih 2020 bisa disesuaikan dengan UMK,” kata Makkullau.

Dirinya menyebut mestinya para tenaga honor yang sudah belasan tahun mengabdi ini diperhatikan walikota Samarinda.

"Pak Walikota aja sudah dua periode, masa gak ada perhatian untuk honorer,” tuturnya.

Sementara itu, untuk menanggapi persoalan ini, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, yang resmi dilantik menjadi Anggota DPR-RI beberapa waktu lalu ini mengatakan, hal ini perlu adanya pendataan disetiap daerah, berapa jumlah Guru Honorer yang ada. Agar pemerintah dapat memikirkan hal yang sifatnya seperti ini.

"Ini perlulah adanya kesigapan, untuk melakukan pendataan jumlah Guru Honorer di Samarinda. Tetapi memang kalau untuk pengangkatan, kita akan melihat total keuangan negara, dan berapa alokasi yang akan diberikan. Dan sebenarnya kita juga masih kekurangan akte PNS aktif, yang diprioritaskan," paparnya.

Adapun persoalan ini, disebutkannya sebenarnya menjadi perhatian pemerintah, apalagi sampai ada Guru Honorer, yang terus mengabdi selama 25 tahun, dan masih belum adanya pengangkatan.

"Kalau sampai ada yang 25 tahun mengabdi tapi belum ada pengangkatan, ini jadi perhatian kita. Nanti saya minta data 200 honorer itu dan akan saya laporkan ke Dirgen Pendidikan Nasional, agar ini dapat cepat ditangani.

Apalagi kita sudah ada Zonasi Guru kan, cuman yang disayangkan, karena mereka hanya menerima upah dari dana BOS, jadi upahnya sangat kecil sekali Rp. 700 ribu saja.

Manti kami upayakan, agar seperti kasus P3K itu kan, gaji minimum Honorer, paling tidak UMR, jadi setidaknya memanusiakan," tutupnya.

*) sumber : Tribun Kaltim