Hetifah: “PTN Jangan Orientasinya Komersil Saja”

Bukan rahasia lagi, terjadi disparitas cukup tinggi antara jumlah lulusan SMA dan jumlah yang mampu terserap di perguruan tinggi (PT). Kesenjangan tersebut akibat mahalnya biaya pendidikan di PT, sehingga hanya segelintir orang yang mampu meraih pendidikan tinggi. Jadi kalau ada pandangan, PT bukan tempat untuk orang miskin, fakta di lapangan memang begitu. Ironisnya, perguruan tinggi negeri (PTN) yang notabene mendapat amanah untuk menyerap 60% mahasiswa baru lewat Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yang diantaranya berasal dari mereka yang kurang mampu. Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, harusnya setiap warga negera Indonesia berhak meraih pendidikan tinggi. Soal PTN yang diamanatkan pemerintah, harusnya juga dijalankan dengan semestinya. Namun tentu kita tidak bisa memaksakan juga, karena cara seleksi masing-masing PTN berbeda-beda. “Kalau SNMPTN sepenuhnya dari kemampuan akademis, sementara kalau cara seleksi internal di PTN biasanya menyangkut juga kemampuan calon mahasiswa dalam memberi sumbangan,” ujar Hetifah. “Namun harusnya PTN juga seimbang. Jangan sampai paling besar orientasinya ke komersil saja.” Memang harus diakui, banyak PTN yang tidak menggunakan SNMPTN sebagai seleksi masuk ke PTN. Mereka masih melakukan ujian internal. Menurut Hetifah, ada dua kemungkinan mengapa PTN masih belum mau menyerap calon mahasiswa dari SNMPTN. Pertama, sistem UN masih belum dianggap jujur. Kedua, ada indikasi tidak mau kehilangan proyek di PTN. Sudah bukan rahasia lagi, PTN mengambil untung dalam penjualan formulir penerimaan calon mahasiswa. Lalu proyek pencetakaan soal-soal ujian. “Kalau proyek itu dihentikan dan pakai bahan UN, itu sama saja menghentikan proyek di PTN itu sendiri,” kata Hetifah. Namun Hetifah tetap berpendapat, meski UN masih terus dievaluasi oleh DPR RI, sebenarnya memang efektif jika ujian hanya dilakukan sekali. Sebab akan terjadi penghematan dalam segala hal. “Namun kalau memang ingin seperti itu, sistemnya harus dibenahi.” Terlepas dari masalah disparitas penyerapan lulusan SMA ke PT, terdapat data soal kualitas PT di Indonesia ini. Menurut data Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia yang termuat dalam The Global Competitiveness Report 2009-2010, tahun ini PT Indonesia masih berada di urutan ke-44 dari 139 negara. Posisi ini masih jauh dibanding negara tetangga, yakni Malaysia, Singapura, Brunei, bahkan Thailand. PT Indonesia hanya menang terhadap negara Vietnam yang berada di urutan ke-59, Fillipina (85), Kamboja (109), Portugal (46), Afrika Selatan (54), dan Brazil (58). Komponen yang dipantau GCI dalam menilai adalah kelembagaan, infrastruktur, kondisi makroekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi. Sementara Times Higher Education Supplement sempat mengungkap data 500 PT terbaik di dunia. Di antara 500 PT, Universitas Indonesia (UI) duduk di peringkat 250, sementara berada di bawahnya Institut Teknologi Bandung (ITB) peringkat 258; Universitas Gadjah Mada (UGM) peringkat 270; dan Universitas Diponegoro (Undip) di posisi 495. Peringkat tersebut jelas menyedihkan jika dibanding dengan Universitas Beijing yang berada di peringkat 14 PT terbaik dunia; lalu National University of Singapore yang ada di peringkat ke-19; Indian Institute of Technology (57); Chulalongkorn Univerity of Thailand (161); dan Universiti Kebangsaan Malaysia (185).