6440 Siswa Kehilangan Hak Pilih

Artikel ini telah dipublikasikan di surat kabar Kaltim Post pada tanggal 19 Januari 2009. BALIKPAPAN - Belum selesai masalah tingginya angka golput di Balikpapan, kini terungkap persoalan baru. Ternyata, tak sedikit masyarakat  yang tidak mendapatkan hal pilihnya. Berdasarkan hasil penelitian B Trust Advisory Group dari 23 SMA dan SMK yang ada di Balikpapan, sebanyak 6.440 siswa tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Sebagian besar siswa yang tidak terdaftar ini lantaran kelalaian petugas pendataan. Di mana para petugas tidak memasukkan nama anak usia sekolah dalam DPT. Padahal, anak SMA kelas 2 atau 3 rata-rata sudah genap 17 tahun. Direktur B Trust Advisory Group, Hetifah mengatakan, bahwa selama ini banyak orang salah kaprah. Dikatakan salah kaprah karena menganggap golput identik dengan masyarakat apatis. Padahal pernyataan tersebut salah satu cara mencari kambing hitam akan lemahnya sosialisasi mengenai Pemilihan Umum (Pemilu). Baik itu pendaftaran calon pemilih pemula seperti para pelajar dan sosialisasi yang membuat masyarakat jenuh. “Ditambah lagi tidak adanya aturan yang menegaskan siapa yang harus bertanggung jawab ketika warga negara tidak mendapatkan hak pilihnya,” kata Hetifah ketika jumpa pers di Hotel Blue Sky Minggu (18/1). Ia juga menambahkan bahwa pendidikan politik juga sangat penting untuk pelajar. Sebab pada usia 17 yang kebanyakan duduk dikelas 2 dan 3 SMA telah mempunyai hak pilih. Ia berharap untuk kedepannya pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih intens kepada calon pemilih pemula. Agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Dalam surveinya di tiga kabupaten kota, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser sebanyak 13.189 siswa tidak terdaftar dalam DPT. Dari Balikpapan sebanyak 6.440, dari PPU 3.124 dan dari Paser 3.625. Penelitian menggunakan metode random sampling mulai tanggal 7 Desember 2008 hingga (15/1) lalu. Dengan asumsi rata-rata 35 siswa per kelas dan 8 kelas per sekolah. Pengambilan sample tidak sampai ke institusi pendidikan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang ada di Pondok Pesantren di masing-masing Kabupaten Kota. (*/jaz)