Caleg Perempuan, Jangan Cuma Jadi ‘Pemandu Sorak’

Menjelang tenggat penyerahan daftar calon legislator sementara ke Komisi Pemilihan Umum, intensitas politikus Partai Golkar, Hetifah, turun ke daerah pemilihan semakin tinggi. Seperti belum lama ini, ia menemui ratusan kader yang tergabung dalam Kesatuan Keluarga Perempuan Golkar di Kota Balikpapan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Bersama para kader wanita di tempat itu, Hetifah berdiskusi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen. Menurut Hetifah, sebenarnya kader perempuan di daerah memiliki minat untuk terjun ke politik, namun mereka kerap mengeluh tak percaya diri karena terganjal sistem politik uang serta kekerabatan yang penuh intrik. "Legislasi kita saat ini masih jauh dari pro-perlindungan atas hak serta keamanan perempuan. Keberadaan perempuan akan memberi warna pada penyerapan aspirasi dan anggaran yang responsif terhadap gender perempuan," ujar Titi Anggraeni, pengamat politik dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, kepada Detik. Hetifah, yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) di Dewan Perwakilan Rakyat, menjalankan program pendidikan politik serta memfasilitasi dan membuat strategi kampanye bersama atas dasar keluhan tersebut. Permasalahan klasik lain yang kerap mengganjal majunya calon legislator perempuan adalah sistem rekrutmen parpol yang tak maksimal mengakomodasi keterwakilan perempuan. Ia mencontohkan, calon legislator perempuan yang sebetulnya memenuhi kualifikasi penilaian kerap dikesampingkan dengan diberi nomor urut buntut sehingga kans keterpilihan mereka kecil. "Jangan sampai parpol asal-asalan menaruh calon perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30 persen semata. Parpol mesti terbuka dalam rekrutmen calon, agar tak ada lagi calon legislator perempuan berkualitas yang dikesampingkan," tutur Hetifah. Keluhan senada dilontarkan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari. Ia berujar bahwa keterwakilan perempuan di parlemen saat ini hanya 18 persen dari 560 anggota Dewan. Hal itu, menurut dia, karena parpol tak konsisten memberdayakan kader wanita dalam partai. Gencarnya berita politikus dan pejabat publik perempuan yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi, rupanya juga menjadi salah satu faktor penyebab para kader perempuan partai politik di daerah menjadi ragu untuk terjun ke dunia politik. Media pun dikritik kerap membentuk opini publik yang terjerat korupsi mendapat sanksi sosial dua kali lipat dibanding politikus atau pejabat lelaki. "Padahal persentase politikus perempuan yang melakukan korupsi mungkin tidak lebih banyak daripada lelaki. Tapi dampak pemberitaan tersebut membuat seolah-olah perempuan tak layak melakukan korupsi. Padahal laki-laki juga," kata Hetifah saat ditemui beberapa waktu lalu. "Sekarang orang jadi tak percaya lagi kepada kredibilitas politikus perempuan, padahal masih banyak lagi politikus perempuan yang bersih," tuturnya.   Sumber: detikPagi, edisi Selasa, 26 Maret 2013, hlm. 4-5