DPR Perlu Didukung Tata Kelola dan Sistem Kelembagaan yang Kuat

Jakarta, 4/4 – Sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan besar, DPR perlu didukung oleh system dan tata kelola lembaga yang kuat. Jika tidak, DPR berpotensi menjadi lembaga yang tidak efektif dan korup. Demikian salah satu butir diskusi dari Seminar Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR RI di Hotel Sultan, Jakarta, hari ini. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama antara KPK dan DPR RI. Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut mantan wakil presiden Jusuf Kalla, Syamsuddin Haris (LIPI), Kevin Evans (TIRI), Endriartono Susanto (mantan Panglima TNI), dan Sebastian Salang (Formappi). Menurut Ketua KPK Busyro Muqaddas dalam sambutannya, seminar ini tidak bertujuan untuk memfasilitasi DPR RI untuk mengklarifikasi kontroversi gedung baru DPR. Busyro mengatakan, KPK memiliki perhatian besar terhadap pembenahan dan penguatan tata kelola dan sistem kelembagaan institusi-institusi negara, termasuk DPR. “KPK mengkaji Rencana Strategis DPR 2010-2014 sebagai landasan DPR membuat kebijakan dan program ke depan. Dan dari hasil kajian KPK, DPR ada potensi korupsi di lingkungan DPR,” ujar Busyro. Pernyataan Busyro tersebut menegaskan maksud acara kepada peserta seminar. Sebelumnya Ketua DPR RI Marzuki Ali memberikan kata sambutan dan paparan, salah satunya menyinggung rencana pembangunan gedung baru DPR. “Banyak kebijakan DPR yang ‘disalah-persepsikan’ oleh masyarakat. Pembangunan gedung baru ini juga bertujuan untuk mendukung kinerja DPR agar dapat melaksanakan fungsinya dengan lebih baik,” kata Marzuki Ali dalam sambutannya. Pengamat Politik dan Indonesianis dari TIRI, Kevin Evans, menyinggung rendahnya kepercayaan publik terhadap DPR yang membuat DPR sulit menjalankan kegiatan maupun programnya. “Padahal hal-hal itu sebetulnya normal saja dilakukan oleh sebuah lembaga parlemen.” Menurut Kevin, “perlu dibenahi sistem integritas, diantaranya dengan meningkatkan kinerja dan hubungan DPR dengan konstituen untuk mengembalikan kepercayaan publik dan wibawa DPR.” Pada seminar yang dihadiri oleh ratusan orang peserta dengan berbagai latar belakang seperti Anggota DPR, Akademisi, LSM, Media, dan umum itu, mantan presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan bahwa DPR tidak perlu penguatan karena secara kelembagaan dia sudah kuat. Namun, untuk menjadi lembaga yang kredibel, salah satunya, menurut JK, sistem rekrutmen DPR harus ditinjau ulang. “Agar fungsi legislasi yang selama ini paling lemah di DPR bisa diperbaiki, perlu diperbanyak anggota parlemen yang memiliki latar belakang akademis maupun pengalaman birokrasi yang memadai. PNS bisa saja menjadi anggota DPR asal dia ambil cuti di luar tanggungan negara,” Urai JK yang kini menjabat sebagai ketua PMI. Aktifis Formappi, Sebastian Salang kembali mendesak agar DPR menghentikan rencana pembangunan gedung baru. “Lebih baik, yang pertama-tama dilakukan DPR adalah mereformasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.  Setjen ini gigantis, besar tapi lambat. Padahal DPR memerlukan pelaksana tata kelola dan  supporting system yang kuat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi DPR.” Dalam pemaparannya, guru besar peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan perlu adanya pembenahan yang bersifat menyeluruh dan fundamental. “Penguatan dan pembangunan kapasistas DPR harus dibangun dalam skema sistem presidensil agar terwujud adanya mekanisme check and balances, baik antara lembaga negara (eksekutif dan legislatif), maupun dalam institusi parlemen itu sendiri (DPR - DPD),” katanya.