Kasus Bima dan Mesuji Jangan Terulang di Kaltim (sapos online 17/1/12)

Hetifah: Perlu Ada Pansus Konflik Agraria SAMARINDA. Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian memberikan perhatian serius terhadap sejumlah konflik agraria yang terjadi di tanah air. Mulai dari kasus Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga kasus di Mesuji, Lampung. Kata wakil rakyat asal Kaltim itu, potensi konflik serupa bisa saja meluas ke seluruh tanah air. Termasuk di Kaltim sendiri. Karena itu, dibutuhkan langkah serius untuk mencegah agar konflik serupa tidak meluas. "Kalau mau jujur, di Kaltim sendiri besar sekali potensinya. Makanya perlu kerjasama dan langkah serius dari semua pihak terkait," ujar Hetifah saat berbincang dengan Sapos belum lama ini. Disebutkan dia di antaranya seperti kasus tapal batas antara perkebunan masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, rencana relokasi transmigran di daerah hutan lindung Penajam Paser Utara (PPU), masalah di Gersik dan Jennembora di PPU, Muara Tae dan Lemponah Kutai Barat, Kertabuana, Berambai Kutai Kartanegara, Kampung Mangkroman dan Gunung Kapur. Juga di Long Dalig mengenai tapal batas dua suku, serta masih banyak yang lainnya. Apalagi, Hetifah mendapat laporan bahwa beberapa utusan masyarakat dari daerah konflik tersebut telah mendatangi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak untuk mendapatkan penyelesaian masalah. "Semua contoh ini ibarat fenomena gunung es. Hanya berbeda lokasi, tapi hampir sama kasusnya," timpalnya. Menurut Hetifah, ketidakjelasan aturan pertanahan menjadi salah satu sebab. Juga ketidaktegasan dan ketidakseriusan menjalankan aturan yang tertuang dakam TAP MPR No.IX/2001 tentang Peraturan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. "Mengingat masalah ini sudah menjadi masalah serius bangsa, sehingga harus diselesaikan secara nasional. Saya dengan beberapa anggota DPR coba berinisiatif untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani berbagai masalah dasar keagrariaan yang dihadapi rakyat Indonesia saat ini," tuturnya. Selain itu, sambung dia, pembentukan pansus ini juga atas dorongan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). "Pansus ini nantinya bertugas untuk mencaritahu akar permasalahan, kemudian mencarikan solusinya. Biar permasalahan yang sama tidak sampai meluas," tandas Hetifah. (yes/agi) sumber: http://sapos.co.id/index.php/berita/detail/Rubrik/15/30362