Waka Komisi X DPR Minta LADI Edukasi Masyarakat

JAKARTA – Menyusul sanksi World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Indonesia, Wakil Ketua (Waka) Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyerukan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) agar lebih proaktif memberi edukasi kepada masyarakat terutama para atlet tentang makanan dan minuman yang masuk kategori doping.

“Edukasi LADI penting agar masyarakat tahu antidoping. Aturan antidoping juga berubah-ubah. Semua pengurus cabang olahraga harus mengerti, ini masuk kategori doping atau tidak,” kata Hetifah, Rabu (10/11/2021).

Hetifah mengingatkan, banyak aturan baru yang mungkin sudah dirilis WADA bagi dunia olahraga. Sehingga LADI harus terus mengakses informasi mutakhir WADA, agar bisa mengetahui persoalan antidoping. Di sinilah pentingnya edukasi yang dilakukan LADI ke semua cabang olahraga nasional. Dan untuk program edukasi ini memang membutuhkan dukungan anggaran.

Keinginan LADI untuk menjadi lembaga independen, kata Hetifah, bisa terealisir. Namun, pemerintah tak boleh kehilangan akses pengawasan terhadap LADI. “Walaupun LADI independen, tapi pemerintah harus mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semuanya berjalan baik. Padahal, banyak hal yang harus dibemahi,” harap politisi Partai Golkar tersebut.

Bahkan, lanjut Hetifah lagi, keinginan LADI untuk disebut nomenklaturnya dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional bisa dipahami dan didukung Komisi X DPR. Namun, harus ada yang mengawasi LADI secara resmi. Pengawasanya bisa Kemenpora, Kemenkes, atau institusi lain yang ditunjuk pemerintah. Pengawasan ini penting agar LADI tak membuat kesalahan serupa yang merugikan nama Indonesia di mata dunia.

*) sumber : pakuanraya.com

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum bu anak saya belum dpt pip mohon bantuannya.karena kami sangat mengharapkan bantuann ibu....terimakasih

  2. Halo ibu Hetifah, Salam hangat dari SanSis Children, Sentral Kampung Inggris & Kreativitas masyarakat di Lawe Lawe, Penajam Paser Utara... Kami ingin sharing mengenai aktivitas kegiatan belajar mengajar kami sekaligus edukasi kreativitas Gratis yg kami lakukan sejak tahun 2017 di kabupaten PPU untuk anak usia 7 - 19 tahun, namun hingga saat ini kami belum mendapatkan sedikitpun bantuan atau sentuhan dari Pemerintah (baik daerah, provinsi maupun pusat)... Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih

  3. Kalau bisa kembalikan tata kelola guru dan staf sekolah ke pusat krn di daerah kebijakan sangat berbeda dan banyak mrrugikan para guru. Dikementerian juga perlu di tata. Sekarang terlalu menghamba kpd IT. Indonesia beragam buk. Internetnya tdk merata. Blm lagi sdm. Trims dan mf bila kurang berkenan

Lihat semua aspirasi