Jakarta,- Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong pemerintah untuk memberikan anggaran kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).
Menurutnya, penambahan anggaran penting dilakukan untuk memperkuat kinerja-kinerja LADI yang selama ini terkesan lamban.
“Jadi saya kira ke depan kenapa kita harus memperkuat LADI dan harus memberikan anggaran,” kata Hetifah dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang bertema Sukses Tim Thomas Cup Tanp Kibaran Merah Putih, Ada Apa, di Media Center Parlemen, Kamis (21/10).
Bukan tanpa alasan, menurut dia, penambahan anggaran tidak hanya dilakukan untuk meningkatkan kinerja, melainkan peningkatan SUmber Daya Manusia di LADI yang selama ini masih minim.
“Karena kita harus mereview. SDM-nya. Tadi soal SDM full time nya saja masih jadi masalah, karena itu harus ada konsekuensi anggarannya,” terang Hetifah Sjaifudian.
Anggaran, lanjut dia, juga diperlukan untuk sosialisasi mengenai manfaat dari anti doping terhadap para atlet. Selama ini, sosialisasi yang dilakukan oleh LADI masih minim.
“Ini kan sosialisasi jadi perlu anggaran. Review dilakukan, revitalisasi harus dilakukan, regulasi kita benahi. Kemudian program anti doping, testing dan sosialisasi juga harus diperkuat,” demikian Hetifah yang politisi Golkar ini.
Sebelumnya, WADA mengirim formal notice terkait status Indonesia yang dinilai tidak mengikuti standar Test Doping Plan (TDP) pada 15 September 2021.
Diketahui, WADA memberikan kesempatan 21 hari kepada Indonesia untuk memberikan klarifikasi. Jika klarifikasi tidak dilakukan maka Indonesia akan menerima sanksi berupa pelarangan menyelenggarakan perhelatan olahraga internasional di Tanah Air maupun pelarangan pengibaran bendera merah putih di kancah internasional.
*) sumber : Jurnas
Selamat siang Bu kami dari guru SMA SMK Krayan kabupaten Nunukan kaltara daerah kami masuk daerah perbatasan akan tetapi kami tidak menerima tunjangan khusus utk daerah 3T, dan daerah kami jg masuk daerah 3T akan tetapi di dapodik bukan daerah 3T sedangkan anggota polri dan TNI yg bertugas di daerah Krayan tetap menerima tunjangan khusus mengapa kami guru2 tidak menerima krna satu2x akses masuk ke daerah kami hnya pesawat terbang,darat dan sungai tidak ada akses.tlg di perjuangkan kami sdh kirim surat permohonan ke komisi X DPR RI semoga surat itu sdh sampai di tangani ibu ketua.terima kasih????????
cara dapatkan pip
Admin PIP di balikpapan kok susah betul di hubungi ya. Atas nama SRI .