Badan Perbatasan Jangan Kerja dari Balik Meja

INILAH.COM, Tarakan - Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) yang dipimpin Adri Patton akhir-akhir ini mendapat sorotan menyangkut dua tahun kerja mereka yang dinilai kurang berprestasi. Bahkan beberapa kalangan menyeru agar BPKP2DT dibubarkan saja. Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal adalah salah satu yang tidak setuju BPKP2DT dibubarkan. Namun ia mengatakan BPKP2DT perlu dievaluasi lagi program dan cara kerjanya. ”Jangan Dibubarkan, dievaluasi saja. Semua program kerjanya harus dikaji lagi dan lebih dimaksimalkan kinerjanya. Sebenarnya yang menjadi sorotan adalah program kerjanya. Kalau tidak ada dan tidak jalan ya pasti disorot negatif,” ujar Mukmin akhir pekan lalu di Tarakan. Ia juga mengimbau Adri Patton sebagai Kepala BPKP2DT tidak hanya memonitor perbatasan dari ruang kerjanya di Samarinda dan kemudian membuat program. Realisasinya akan menjadi tidak tepat sasaran atau bahkan tidak ada realisasi. “Kepala BPKP2DT jangan hanya memantau perbatasan dari meja kerja di ruang kerjanya atau melakukan kunjungan sampai di Tarakan saja. Jalan sampai ke perbatasan, lihat kondisinya, lalu apa yang kurang carikan solusinya. Jangan tidak ada tindak lanjutnya,” harap Mukmin. Kerja sama semua Kementrian yang memiliki keterakaitan dengan kegiatan ekonomi dan pendidikan, lanjut Mukmin juga harus maksimal. Pasalnya BPKP2DT hanya sebagai lembaga yang mengawasi perbatasan, sementara anggaran perbaikan infrastruktur dan peningkatan ekonomi dan pendidikan berada di masing-masing kementrian. “Memang perlu ada kesungguhan dan ketulusan untuk bisa mendapatkan perhatian dari semua kementrian agar bersama memperjuangkan perbatasan. Tetapi ini lah yang jadi tantangannya. BPKP2DT harus bisa,” tegasnya. Diakui Mukmin pekerjaan yang dilakukan BPKP2DT ini memang sangat melelahkan. Tetapi asal BPKP2DT siap turun ke lapangan langsung dan melakukan kajian untuk solusi masalah yang dihadapi perbatasan, DPRD Kaltim siap memberikan dukungan lebih baik. “Kami di DPRD juga memperjuangkan perbatasan, asalkan koordinasi terus. Peningkatan pembangunan dan infrastruktur dalam waktu dekat akan kelihatan. Saya bersama DPRD lainnya dalam waktu dekat akan meninjau perbatasan,” lanjutnya. Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI yang juga berasal dari Kaltim, Hetifah Sjaifudian, mengaku menanggapi serius masalah perbatasan. Bahkan mengenai BPKP2DT juga diakuinya sangat perlu dilakukan kajian. “Masalah perbatasan ini selalu menjadi dilema. Kalau tidak ada perhatian khusus, masalah ini akan menjadi semakin besar. Sebenarnya BPKP2DT juga sudah berupaya meningkatkan kinerjanya, terbukti BPKP2DT terus melakukan koordinasi dengan semua Kementrian terkait masalah perbatasan,” ujarnya. Hetifah juga menuturkan, sebenarnya seperti masalah pendidikan Kepala BPKP2DT Adri Patton juga sering melakukan koordinasi kepadanya. Hanya saja semua permasalahan khusus pendidikan yang dilaporkan Adri tidak semuanya dapat ditangani dengan maksimal di Komisi X yang membidangi pendidikan. “Kita terkendala kebijakan dan wewenang untuk mengambil keputusan. Sementara BPKP2DT hanya Badan yang mengelola perbatasan, sedangkan untuk melakukan realisasi peningkatan pendidikan di perbatasan perlu kerja sama berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan,” imbuhnya. Tidak hanya itu, Kepala BPKP2DT menurutnya juga harus aktif melakukan kunjungan dan koordinasi dengan Pemerintah daerahnya. “Tidak perlu dibubarkan, tujuan kerjanya sudah jelas hanya realisasinya saja yang kurang. BPKP2DT harus terus pro-aktif dan terus melakukan koordinasi dengan Pemda. Kalau perlu datangi perbatasan dan cari solusi dari masalahnya,” tegasnya. [mor]