Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”.

Begitu kecewanya Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP begitu gagasan rumah aspirasi diplintir oleh sebagian besar orang. Padahal baginya, rumah aspirasi itu adalah sebuah inovasi yang banyak memberikan manfaat. Bukan menguntungkan individu, tetapi justru menguntungan warga di daerah. Ironisnya yang memplintir bukan cuma dari kalangan publik, tetapi malah justru sejawatnya di DPR. “Saya bisa mempresentasikan kembali dan menunjukan betapa indahnya jika ada rumah aspirasi,” kata Hetifah dengan lantang. web125 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Yang terjadi sekarang ini, jika ada sekelompok masyarakat mengeluh ada isu tanah atau isu lain di Daerah Pemilihan (Dapil) si anggota, kemana warga masyarakat mengadu di tingkat pusat? Menurut Hetifah, DPR cenderung tertutup. Handphone mereka yang dulu dikenal oleh semua konstituen pada saat kampanye, diganti dengan nomor baru. Konstituen jadi bingung hendak menyalurkan aspirasi kemana. Dengan rumah aspirasi, ada perwakilan anggota di Dapil tersebut, dimana wakil ini akan mendampingi dan melakukan advokasi sehari-hari. Selain inovasi soal rumah aspirasi, Hetifah juga berbicara tentang inovasi lain, yakni insentif berbasis kinerja di Pemda untuk mengurangi tindakan korupsi atau mendapat uang secara tidak halal. Interview ini merupakan bagian ketiga dari empat tulisan antara Hetifah yang dikenal sebagai anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Partai Golkar dengan wartawan majalah Mimbir Politik Alfonz. Bagaimana proses transisi dari aktivis yang tukang protes lalu kemudian masuk ke dalam lingkaran kekuasaan? Ternyata beralihnya saya dari penentang menjadi pendamping tetap melelahkan. Bayangkan, bekerja lebih dari 24 jam saja, saya hanya bisa merubah 3 kota. Sementara ketika proyek one stop service dibawa ke tingkat nasional, Depdagri sekadar memberlakukan aturan, tetapi tidak didampingi. Barangkali hal tersebut karena political will-nya tidak sepenuhnya ada. Banyak alasan ini dan itu, sehingga rasanya mereka berat sekali untuk benar-benar mau berubah. Itulah selanjutnya saya pikir satu-satunya cara agar bisa efektif merubah ya menjadi decision maker. Paling tidak bisa memaksakan satu kebijakan yang saya pikir salah dibenarkan. Kalau sebelum masuk ke lingkaran pemerintah, kami membujuk Depdagri untuk membuat kebijakan one stop service minta ampun tantangannya. Bukan cuma dari Depdagri, bahkan orang dari luar goverment yang ingin mengusulkan kebijakan yang baik terkadang menyepelekan kita. Maklumlah, mereka resistensinya cukup tinggi. web46 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Meski berat tantangannya, menurut saya prestasinya cukup baiklah dengan menjadi pendamping. Kalau masih di luar sebagai tukang protes, saya sudah percaya lagi dengan pemerintah. Kalau kita protes dari luar, itu kurang berefek. Dengan masuknya saya menjadi penamping, itu artinya saya melangkah lebih jauh lagi untuk bisa mempengaruhi sedikit banyak kebijakan. Kita bukan pemerintah, tetapi sudah bisa masuk ke lingkaran kekuasaan. Saya bisa menyebutnya sebagai masa transisi atau sebuah evolusi dalam hidup saya. Tentu Ibu tetap bangga bisa melangkah dari sekadar tukang protes kemudian masuk menjadi pendamping? Jelas. Ada beberapa teman-teman yang kebetulan mengikuti jejak saya dari aktivis kini mulai mau menjadi pendamping. Di antara mereka, saat ini ada yang sedang kerjasama dengan KPK. Kerjasama sebagai pendamping ini, karena ada beberapa daerah yang berminat untuk reformasi. Seperti kita ketahui, KPK bukan sakadar lembaga yang menangkap koruptor, tetapi juga ada divisi pencegahan. Nah, kami bekerjasama dengan KPK ini untuk mendampingi beberapa daerah dalam rangka mencegah terjadinya tindakan korupsi. Ini masih ada hubungannya dengan one stop service ya Bu? Ya, karena proyek ini sangat strategis sebagai salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Sekarang ini kami sedang mendampingi ke Balikpapan, Makassar, dan beberapa daerah lain. Selain one stop service, kami juga mendampingi dalam procurement reform atau pengadaan barang dan jasa. Ceritakan mengenai procurement reform ini Bu? Seperti kita ketahui tindakan korupsi terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa. Bahkan menurut KPK 70% ada di situ. Itulah mengapa kami saat ini sedang fokus mendampingi KPK di procurement reform ini. Kita pelajari dari beberapa kota. Surabaya, misalnya. Kota ini menggunakan electronic procurement. Asumsinya dengan menggunakan electronic procurement potensi korupsinya lebih bisa diperkecil. Memang tidak menjamin 100%, tetapi pada saat penawaran atau tender akan terlihat secara komputerisasi. Sebenarnya bukan cuma electronic procurement, tapi ada sistem prosedur yang dirubah juga. Kasus-kasus di beberapa kota cukup menarik. Dengan adanya procurement reform ini, pendapatan daearah semakin tinggi. Penghematan cukup signifikan. Dengan APBD yang sama, sebuah daerah yang sudah menjalankan procurement reform akan membeli barang dan jasa lebih banyak. Artinya, korupsi sudah berkurang sekitar 30%. web62 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Boleh ceritakan aktualisasi dari procurement reform? Misalnya kita mau melakukan pengadaan buku, kertas, atau ATK. Dalam proses awal sebelum pembelian ini kita istilahkan owner estimation atau estimasi harga produk yang akan dibeli. Misal harga 1 rim kertas harganya Rp 1.000. Lalu ditenderkan, kan? Nah, pada saat sebelum adanya procurement reform, pasti tender itu dimanipulasi, yakni dengan mengatur-atur supaya harga kertas mendeati Rp 1.000, bahkan kalau perlu lebih mahal dari Rp 1.000. Rp 999, misalnya. Di-mark up. Yang ikut tender pun bisa jadi siluman. Dengan adanya procurement reform dengan sistem komputerisasi via internet, maka akan ada penawaran yang transparan. Boleh jadi ada yang berani menjual kertas 1 rim dengan harga Rp 800. Nah, hal itu jelas menunjukan adanya penurunan 20% dari budget yang sudah dialokasikan dan ini mencegah terjadinya tindak korupsi. Dulu, kalau kita ikut tender selalu dihambat-hambat oleh oknum preman atau pejabat. Kalau lewat internet, siapa saja boleh. Perusahaan-perusahaan baik yang kecil maupun besar memiliki hak sama dalam tender. Itulah salah satu bentuk electronic procurement reform. Memang tidak sesederhana itu, tetapi itu bisa dilakukan. Ada satu lagi yang menarik. Kami sedang tawarkan pada pemerintah, yakni soal insentif kepada pegawai pemda berbasis kinerja. Sepertinya menarik. Bisa ceritakan insentif pegawai berbasis kinerja ini Bu? Kalau sekarang kan tidak. Pegawai ikut diberbagai kepanitiaan, tetapi gaji pokoknya ya segitu-segitu saja. Tidak bertambah. Nanti tidak lagi muncul honor ini dan itu, tetapi honor tersebut digabungkan. Lalu dibuatkan rumusannya, dimana rumus tersebut mengukur kinerja pegawai. Mungkin paling mudah mengukur dari disiplin kehadiran. Bisa mengukur kinerja PNS itu, khususnya pegawai Pemda. Honor-honor yang dikumpulkan itu bisa dijadikan sebagai insentif mereka. Insentif daerah, namanya. Jadi PNS ini bukan sekadar gaji saja, tetapi insentif. Menariknya, insentif ini halal. Kalau dulu kan tidak. Pegawai A tidak ikut kepanitiaan ini atau pegawai B tidak rapat, tetapi namanya dimasukkan ke absensi, sehingga uang yang mereka dapat pun tidak halal. Nah, dengan adanya ukuran kinerja, akan terlihat pegawai yang kinerjanya bagus dan malas. Mereka yang kinerjanya kurang baik, pendapatannya ya kurang. Cukup adil bukan? Prinsipnya di Pemda itu ada income tambahan. Sekarang yang harus dilakukan adalah memperoleh income tambahan secara kreatif. Mereka harus tetap mendapatkan income tambahan, tetapi sistem harus dibuat. Sistem itu harus yang halal, bukan under table yang selama ini terjadi. web314 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Apakah insentif pegawai berbasis kinerja ini juga hasil karya Ibu? Sebenarnya tidak ada inovasi yang benar-benar baru. Tapi saya mempelajari dari negara lain. Kita lihat dan pelajari. Kalau cocok diterapkan di negara kita, tidak ada salahnya kita jalankan. Inilah fungsi dari studi banding. Sebanarnya pak Fadel Muhammad sudah menerapkan insentif pegawai berbasis kinerja. Selain Fadel juga ada. Gemawan Muhammad, misalnya. Saya datang ke tempat mereka dan tanya dengan beberapa pegawai, misalnya tenaga keuangan. Gimana cara membuat rumusannya? Dan lain sebagaimnya. Riset. Setelah riset, saya modifikasi lagi untuk ditempatkan di daerah lain. Makanya studi banding itu perlu. Misalnya ketika membuat procurement reform, kota sebagian pejabat dan anggota DPRD Cimahi saya ajak ke Surabaya. Sebab, di Surabaya procurement reform sudah bagus. Itu dilakukan supaya mereka melihat apa yang sudah dilakukan dan begitu pulang bisa dilakukan di Cimahi. Bukan sekadar mengajarkan mereka, tetapi tugas kita kan mendampingi. Kebijakan seperti one stop service atau procurement service ini kan bagus, nah, bagaimana Ibu memperjuangkan di DPR ini? Saya kan punya Renstra pribadi. Saya tidak tahu apakah anggota DPR lain punya. Saya punya visi dan misi pribadi saya. Paling tidak saya tahu dari awal apa yang akan saya perjuangkan ketika duduk di DPR ini. Saya ingin ikut serta dalam memperbaiki kebijakan yang salah. Kalau ada kebijakan yang salah, saya ingin punya pengaruh di situ. Saya ingin sebagai perempuan, karena mewakili kelompok perempuan, membuktikan diri, bahwa keberadaan saya membawa aspirasi perempuan. Saya selalu, sampai kemarin pun pada saat rapat terakhir dengan Mendiknas, mempertanyakan juga, bagaimana Renstra Diknas yang mencerminkan kesetaraan gender. Saya selalu tidak henti-hentinya memperjuangkan kelompok-kelompok perempuan untuk keadilan gender dalam kebijakan. Oleh karena mewakili Dapil saya, termasuk dimana saya pernah bersekolah atau kuliah, tentu saya ingin ada kontribusi saya terhadap daerah itu. Tetapi yang penting dari itu semua, saya ingin menunjukan ke masyarakat, bahwa reputasi DPR itu bisa diperbaiki. Nah, karena itulah saya ingin dan Alhamdulillah saya masuk ke BURT (Badan Urusan Rumah Tangga-pen). Sebab menurut saya, di BURT inilah kebijakan internal reform DPR bisa dilakukan. Harapan saya tadinya. P7220035 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Tapi yang terjadi sekarang DPR masih belum berubah ya Bu? Yang terjadi sekarang memang tidak sepenuhnya apa yang kita inginkan untuk mereformasi terjadi. Memang selalu ada resistensi intern juga. Sebab, seseorang sebagai individu punya interest juga. Resistensi yang saya maksud memang biasa dalam politik. Yang penting bagi kita adalah tidak selalu kalah, tetapi saya sudah sadar kalau kita tidak bisa selalu menang. Resistensi tidak selalu muncul dari anggota DPR, tetapi bisa juga dari publik. Sebagai contoh rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu sudah bikin contohnya seperti di Kaltim itu. Kami itu bikin per Dapil, lho. Bahkan kami membuat contoh forum kerjasama DPR RI dan DPRD RI Dapil Kaltim. Lalu kita punya rumah aspirasi itu satu provinsi atau satu Dapil. Jadi bukan satu individu yang selama ini diributkan orang, termasuk oleh sebagian anggota DPR. Tetapi memang belum ada support khusus soal rumah aspirasi ini. Saya pikir, rumah aspirasi ini kan salah satu inovasi. Saya ingin keduabelas anggota forum kerjasama ini bisa memperjuangkan aspirasi daerah. Khusus rumah aspirasi Kaltim ini, kami sudah membuat public hearing bareng. Terus membuat diskusi publik. Jadi sebenarnya sudah ada upaya untuk menjalankan fungsi rumah aspirasi. Kebetulan saya kan mengerti, karena masuk ke dalam Panja ini, jadi maksud saya, idenya memang belum matang, tapi bagus kalau dijalankan. Misalnya di Kaltim ada isu soal pertambangan. Saya kan di Komisi X, sementara pertambangan di Komisi lain. Tetapi saya ingin isu tersebut menjadi policy di masyarakat. Jadi harus ada sebuah forum yang membawa ke tingkat nasional, yakni ke DPR. Caranya gimana? Ya, dengan rumah aspirasi yang mewadahi anggota-anggota DPR dari Dapil tersebut, tentu akan bisa berkoordinasi. Lalu kalau ada sekelompok masyarakat mengeluh ada isu tanah, dan lain-lain. Kalau sekarang DPR kan cenderung tertutup. Kecuali kalau mereka tahu nomor handphone pribadi anggota, ya bisa langsung telepon, seperti saya. ‘Bu, ini kami sekarang lagi demo, karena kami sedang konflik soal tanah’, ya macam-macam pengaduan. Memang saya bisa apa? Tetapi di rumah aspirasi ini, nanti ada yang mendampingi. Jadi akan ada tim yang akan mengadvokasi ke masyarakat. Mereka mencari data atas masalah di lapangan. Setelah itu tim riset ini merumuskan dan menrekomendasi kebijakan. Proses ini akhirnya menjadi lobi grup Dapil tersebut yang akan membuat kebijakan yang semestinya. Saya membayangkan, rumah aspirasi ini sebagai penggodok sebuah kebijakan. Lobi grup untuk melakukan advokasi di Dapil itu. Jadi penyambung suara rakyat di daerah? Iya, betul. Menurut saya begitu. Kalau sekarang kan tidak. Coba bayangkan, kalau sekarang pribadi-pribadi itu banyak yang sulit untuk dihubungi oleh konstituen. Kalau kebetulan mereka tahu handphone saya dan saya bisa dihubungi, mereka pasti akan mengadu. Tapi kalau handphone saya tidak bisa dihubungi? Kita sebagai anggota DPR terkadang selalu curiga, jika konstituen ini menghubungi kita, pasti kita menganggap mereka pasti ingin minta bantuan ini-itu. Makanya anggota DPR banyak yang tidak senang dengan masa reses. Kita juga tidak tahu apa keinginan dari warga daerah. Kebanyakan anggota DPR kalau reses datangnya ke partai-partai kita saja. Padahal kita kan mewakili satu wilayah? Kita dipilih oleh mereka yang di daerah, lho. Lalu sebagai anggota Komisi, kita juga harus membela warga di Dapil tersebut sesuai dengan Komisi kita, ya kan? Mentang-mentang saya di Komisi X, masalah-masalah di luar Komisi X tidak saya bela. Harusnya kan tidak? Dengan rumah aspirasi ini, maka ada fungsi representasi Dapil. Jadi dulunya ketika kami memasukkan ide itu, ada anggaran untuk tiap Dapil. Itu sebetulnya dalam kerangka untuk membuat satu institusi yang dikenal dengan nama rumah aspirasi itu dilengkapi dengan sekelompok orang yang profesional menjadi pendamping di masyarakat di sana. Ada yang menjadi researcher di sana, media center, penghubung antara kebijakan pusat dan situasi di daerah. web30 Hetifah: “Rumah Aspirasi Itu Penyambung Suara Rakyat Daerah”. Soal biaya benar Rp 1 miliar yang diributkan orang? Barangkali sekitar segitulah, persisnya saya tidak tahu. Namun saya pikir kalau kita harus sewa rumah, membayar gaji profesional, dan biaya operasional lain, maka dana sebesar itu per tahun ya wajir. Tapi ingat, dana itu tidak ada urusan sama sekali dengan uang yang masuk ke kantong pribadi seperti yang diributkan orang. Malah saya punya cita-cita atau gagasan, ketika anggota DPR reses, itu kalau perlu on cost. Anggota ke DPR yang mau ke lapangan, maksudnya ke Dapil-nya, akan dibantu untuk membuat laporan keuangan. Daripada sekarang dikasih dalam bentuk langsam. Justru dengan adanya rumah aspirasi itu, anggota DPR menjadi lebih efektif dan tidak ada satu rupiah pun dari 1 miliar itu masuk ke anggota DPR. Tapi uang itu semua digunakan untuk menjalankan operasional rumah aspirasi. Saya tidak mengerti rumah aspirasi ini jadi dipelintir? Inilah pengalaman saya di BURT ketika gagasan akhirnya menjadi diplintir. Saya berani mempresentasikan kembali bagaimana indahnya rumah aspirasi ini. Sebab, saya sudah mendalami ini lama.

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum wr. wb Yth. Ibu Hetifah Wakil ketua komisi X DPR RI Saya ingin menyuarakan terkait permasalahan di SMK 12 Samarinda terkait dengan pembangunan sarana & prasana sekolah yang sampai saat ini mandek di tempat sehingga belum bisa secara maksimal untuk sekolah melaksanakan proses praktikum ataupun pembelajaran biasa dikarenakan kondisi saat ini sekolah masih ada sebagian gedung yang menumpang di SMP 28 Samarinda terutama untuk workahop & bangunan laboratorium jurusan. Untuk gedung baru sekolah yang baru sudah terbangun sekitar 40%. Dikarenakan masih adanya permasalahan terkait dokumen kepemilikan tanah yang masih belum jelas sehingga sangat sulit bagi kami untuk mendapatkan bantuan untuk pembangunan gedung baru di lokasi yang sekarang. Sekiranya ibu berkenan berkunjung ke Sekolah kami untuk melihat situasi & kondisi saat ini di SMK Negeri 12 Samarinda. Semoga ibu membaca aspirasi dari saya sekian 🙏🙏. Terimaksih ibu sudah bersedia menampung aspirasi saya.

  2. Ini anak saya dapat pip tahun 2020...karna baru tahu kalau dapat di tahun 2022(pihak sekolah gk memberi tahu kalo dpt)...sdh diurus ternyata dana udah hangus...apa untuk selanjutnya bisa dapat lagi?

  3. thanks for your information, dont forget to visit airlangga university website https://www.unair.ac.id/2022/07/14/summer-program-wuacd-unair-bahas-strategi-pemberdayaan-perempuan-di-indonesia-dan-filipina/

Lihat semua aspirasi